Zarif, anggota kunci kabinet moderat Presiden Hassan Rouhani, melontarkan pernyataan tersebut dalam percakapan "rahasia" yang muncul di beberapa media lokal Iran pekan kemarin.
Rekaman audio yang bocor itu memicu kemarahan dari kelompok konservatif Iran. Namun kubu moderat mempertanyakan pihak mana yang sebenarnya diuntungkan dari kemunculan rekaman tersebut, seiring semakin mendekatnya pemilihan umum presiden Iran.
"Berbagai kebijakan negara dibuat dengan melibatkan elemen ekonomi, militer, sosial, sains, budaya, dan tak terkecuali hubungan internasional serta diplomasi," kata Khamenei dalam sebuah pidato di televisi.
"Mengatakan bahwa salah satu bagian tersebut menafikan yang lain merupakan suatu kesalahan besar. Hal seperti itu tidak boleh diucapkan pejabat Republik Islam (Iran)," sambung dia, dilansir dari laman AFP pada Senin, 3 Mei 2021.
Baca: Menlu Iran sebut Garda Revolusi Kendalikan Kebijakan Luar Negeri Negaranya
Khamenei tidak secara eksplisit menyebut rekaman audio atau nama Zarif. Namun pernyataan tersebut sudah jelas ditujukan kepada sang menteri luar negeri.
"Tidak ada satu negara pun di dunia yang kebijakan luar negerinya murni hanya dibuat oleh kementerian luar negeri," ungkap Khamenei. Ia mengatakan kemenlu hanyalah "eksekutor" dari berbagai keputusan yang dibuat di level atas.
Untuk Iran, lanjut Khamenei, keputusan-keputusan itu dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional Agung.
Dalam rekaman audio pekan kemarin, Zarif terdengar berkata bahwa "bidang militer berkuasa" di Iran. Oleh karenanya, ia mengaku terpaksa harus "mengorbankan diplomasi" demi bidang militer Iran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
