Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada The National bahwa aneksasi apa pun harus sejalan dengan ‘Visi untuk Perdamaian’ yang digariskan oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari sebelum itu akan diakui.
Baca: Palestina Berencana Akhiri Semua Kesepakatan dengan Israel dan AS.
Tetapi ada peringatan penting untuk penerimaan AS. Ini menegaskan bahwa pengakuan aneksasi akan terkait dengan tujuan pembentukan negara Palestina dalam empat tahun ke depan di bawah kerangka rencana yang telah ditolak oleh Palestina sebagai unilateral dan tidak dapat diterima.
“Ini akan mencakup perjanjian oleh Israel untuk membekukan semua aktivitas pemukiman selama empat tahun ke depan di wilayah yang dicanangkan Visi untuk Negara Palestina di masa depan. Termasuk juga bernegosiasi dengan Palestina dengan itikad baik berdasarkan visi itu,” kata pejabat AS itu.
Tetapi aneksasi yang direncanakan akan memberlakukan kedaulatan Israel di wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka, termasuk Lembah Yordan. Ini merupakan akuisisi tanah secara sepihak, yang ditolak berdasarkan hukum internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pencaplokan bisa dimulai secepat 1 Juli dan merupakan jati diri Israel.
"Daerah-daerah ini adalah tempat bangsa Yahudi dilahirkan dan bangkit," kata Netanyah pada Minggu 17 Mei lalu.
"Sudah waktunya untuk menerapkan hukum Israel pada mereka dan menulis bab besar lain dalam sejarah Zionisme,” imbunya.
Baca: Indonesia Konsisten Tolak Aneksasi Israel di Tepi Barat.
Langkah itu telah dikutuk oleh Eropa, dan para ahli sepakat itu akan mempertaruhkan masa depan dari penyelesaian perdamaian antara Palestina dan Israel.
"Pencaplokan sepihak di Tepi Barat, seperti langkah sepihak yang dilakukan kedua belah pihak, adalah ide yang buruk. Itu merusak prospek yang sudah sulit dari solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina," ujar Daniel Shapiro, mantan Duta Besar AS ke Israel, seperti dikutip The National, Rabu, 20 Mei 2020.
"Itu bisa membahayakan kerja sama keamanan Israel-Palestina, hubungan Israel dengan Yordania, status Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, dan prospek untuk meningkatkan hubungan Israel-Arab,” imbuh Shapiro
Hubungan yang timpang
Pada Selasa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa Otoritas Palestina (PLO) tidak lagi mematuhi perjanjian yang ditandatangani dengan AS dan Israel.
Ini termasuk Perjanjian Oslo, Memorandum Sungai Wye dan perjanjian Hebron. Dia juga meminta mediator berbeda untuk menengahi konflik. Tetapi tidak jelas apakah Abbas, yang hubungannya telah terpecah belah dengan Trump sejak Desember 2018, dapat mengubah sikap AS.
Dalam pemerintahan Trump, kesenjangan antara pejabat pro-aneksasi seperti Duta Besar AS untuk Israel David Friedman dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang lebih berhati-hati, terus mewarnai waktu dan proses. Tidak ada pejabat AS sejauh ini yang sepenuhnya menolak rencana tersebut.
"Pemerintahan Trump tampaknya terbagi mengenai apakah akan mendorong Israel untuk bergegas menuju aneksasi sepihak dalam beberapa bulan mendatang," tegas Shapiro, yang juga menjadi dosen tamu di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv.
“Beberapa orang mungkin melihatnya secara politis bermanfaat bagi Presiden Trump dalam kampanye pemilihannya kembali. Orang lain mungkin menyadari risiko yang ditimbulkannya,” sebut Shapiro.
Pencaplokan dan Biden
Kepala Program Palestina di Middle East Institute Khaled Elgindy mengatakan, kamp pro-aneksasi di Israel akan lebih memilih untuk bergerak ketika Trump masih berkuasa, daripada mempertaruhkannya jika Joe Biden memenangkan kepresidenan dan memimpin AS pada Januari 2021.
Baca: Turki Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
Biden, menurut The Jewish Insider, memperingatkan mengenai aneksasi dalam pertemuan dengan Demokrat Yahudi minggu ini.
"Israel perlu menghentikan ancaman aneksasi dan menghentikan aktivitas permukiman, karena itu akan memupus harapan untuk perdamaian," katanya.
“Ini memberi Netanyahu lebih banyak urgensi untuk melakukannya sekarang. Israel ingin segera melakukannya, sebelum November, karena itulah jendela peluang di bawah Donald Trump," Elgindy menambahkan.
"Melakukan aneksasi jika Biden menang (pada Pemilu November) dengan Trump sebagai target empuk adalah bentuk yang sangat buruk,” pungkas Elgindy.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
