Ia mengatakan ada begitu banyak warga sipil di wilayah terkepung tersebut yang telantar dan berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah perang berkepanjangan sejak Oktober 2023.
Mengutip dari ungeneva.org, Rabu, 3 Juli 2024, Kaag Berbicara di hadapan para duta besar di Dewan Keamanan PBB, merinci situasi mengerikan di mana layanan publik telah runtuh, dan lebih dari 1,9 juta orang kini hidup telantar.
Dia menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan gencatan senjata penuh dan segera, pembebasan semua sandera, serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh daerah terkepung tersebut.
"Perang tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan, namun juga pusaran kesengsaraan manusia," kata Kaag, seraya mendesak semua pihak untuk hormat terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.
Kaag juga menekankan bahwa melindungi warga sipil adalah prioritas utama, dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) harus diberi kesempatan untuk memenuhi peran yang dimandatkan.
Rekonstruksi Gaza
Kepada para anggota Dewan Keamanan PBB, Kaag menjelaskan mengenai keterlibatannya dengan para pemangku kepentingan terkait konflik Gaza, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menteri utama di kabinetnya.Ia juga menjelaskan bahwa Netanyahu telah berkomitmen mempercepat pengiriman pasokan penting seperti air, sanitasi, pengelolaan limbah, serta kebutuhan medis dan pendidikan ke Gaza.
Meski tidak teratur, telah terjadi peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. "Kami sedang berdiskusi untuk memastikan pasokan komersial sesuai kebutuhan mendesak masyarakat," tambah Kaag.
Ia juga mencatat bahwa resolusi Dewan Keamanan 2720 di tahun 2023 telah menetapkan kerangka kerja untuk mempercepat dan merampingkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza. Terlepas dari tantangan yang ada, ia menggarisbawahi pentingnya kemauan politik dan lingkungan yang mendukung di lapangan.
Kaag juga mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) memainkan peran penting dalam pemulihan serta rekonstruksi Gaza. Ia mendesak masyarakat internasional untuk memastikan stabilitas keuangan, reformasi, tata kelola, dan kapasitas lain yang diperlukan PA untuk mengemban tanggung jawabnya. (Shofiy Nabilah)
Baca juga: PBB: Hampir 2 Juta Warga Palestina di Gaza Hidup Telantar
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
