Perempuan Kuwait kembali ke parlemen setelah oposisi menang pemilihan suara./AFP
Perempuan Kuwait kembali ke parlemen setelah oposisi menang pemilihan suara./AFP

Perempuan Kembali Isi Parlemen Kuwait, Politikus Laki Gantian Dong!

Marcheilla Ariesta • 30 September 2022 21:55
Kuwait City: Perempuan kembali ke majelis nasional di Kuwait ketika oposisi memenangkan mayoritas di parlemen. Negara itu mengadakan pemilihan keenam dalam satu dekade ini.
 
Sebanyak 28 dari 50 kursi dimenangkan oleh kandidat oposisi, ketika 20 mantan anggota parlemen digulingkan, termasuk tiga mantan menteri.
 
Kuwait, yang berbatasan dengan Irak, Arab Saudi dan Iran dan merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar dunia. Mereka telah mengadakan 18 pemilihan sejak sistem parlementer diadopsi pada 1962.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Banyaknya pemilihan yang dilakukan mencerminkan krisis politik yang kerap terjadi di negara itu.
 
Kemenangan mantan menteri Jenan Bushehri dan Alia al-Khaled memastikan kehadiran perempuan di parlemen setelah majelis yang semuanya laki-laki terpilih pada 2020. Kuwait tidak pernah memiliki lebih dari empat anggota parlemen perempuan.
 
Baca juga: Kedubes Kuwait Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya
 
"Dua kandidat menang dari penjara, yang pertama bagi Kuwait, setelah mereka didakwa berpartisipasi dalam pemilihan sela yang ilegal," lapor AFP, Jumat, 30 September 2022.
 
Hamid Mehri al-Badhali dan Marzouq al-Khalifa memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena kasus mereka tidak mempengaruhi kejujuran atau kehormatan, sesuai hukum Kuwait.
 
Kandidat Syiah memenangkan sembilan kursi. Sementara Islamis - Salafi, anggota Ikhwanul Muslimin dan independen - menguasai delapan kursi.
 
Ahmed Saadoun, mantan ketua berusia 87 tahun, kembali ke parlemen setelah boikot selama satu dekade, usai menarik lebih dari 12.000 suara. 
 
Beberapa kelompok oposisi mengakhiri boikot mereka terhadap pemilihan setelah Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah bersumpah tidak akan ada campur tangan pihak berwenang dalam pemilihan atau parlemen baru.
 
Banyak tokoh oposisi tidak ikut pemilu selama 10 tahun terakhir. Mereka  menuduh otoritas eksekutif ikut campur dalam pekerjaan parlemen.
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif