“Jika ada tombol yang bisa ditekan, yang bisa mengusir semua orang Arab dari sini, mengirim mereka ke Swiss dengan kereta ekspres, saya akan menekan tombol itu,” ucapnya, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 16 Juni 2022.
Kahana merupakan bagian dari partai sayap kanan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, Yamina, dan baru-baru ini menjabat menteri agama.
“Orang-orang Arab menceritakan cerita yang berbeda kepada diri mereka sendiri, kami tahu itu tidak benar dan tidak masuk akal,” kata Kahana di hadapan siswa sekolah menengah.
“Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa merekalah yang selalu tinggal di sini dan kami datang dan mengusir mereka,” ungkapnya.
Pernyataan itu sontak memicu amarah anggota Palestina di parlemen Knesset. Beberapa pejabat parlemen itu merupakan bagian dari koalisi rapuh lantaran terdiri atas delapan partai dengan ideologi berbeda.
“Matan Kahana, kami di sini karena ini adalah tanah air kami,” ujar Walid Taha, anggota Partai Arab Bersatu (Ra’am).
“Kamu, dan semua yang berpikir sepertimu, akan terus menyeret rasa frustrasimu karena kami tidak akan pergi begitu saja!” tegasnya.
Anggota Knesset Palestina terkemuka, Ahmad Tibi, menulis, “Ada tombol yang akan menyingkirkan Anda dari pemerintah dan Knesset. Saya akan segera menekannya.”
Menyusul rentetan kritik terhadapnya, Kahana bergegas membela diri dengan mengatakan pernyataannya disampaikan dengan cara yang salah.
“Berbicara (dengan) para siswa kemarin, saya merujuk bahwa populasi Yahudi dan Arab tidak akan pergi ke mana-mana. Karena itu, kita harus berusaha untuk hidup berdampingan,” katanya di Twitter.
“Koalisi kami adalah langkah berani menuju tujuan ini. Dalam diskusi yang lebih besar ini, beberapa pernyataan saya diucapkan dengan cara yang buruk,” ungkapnya.
Ada sekitar 1,8 juta warga Palestina di Israel dan membentuk sekitar 20 persen dari total populasi.
Meskipun mereka memiliki kewarganegaraan dan memiliki hak pilih, rakyat Palestina sudah lama menghadapi diskriminasi dan perlakuan buruk. Banyak orang Palestina di dalam Israel juga kekurangan dana dan mengalami marginalisasi.
Organisasi hak asasi manusia (HAM) terkemuka Amnesty International menyebut kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina di Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, setara dengan apartheid.
Israel juga telah memperluas proyek pemukiman ilegal dengan terus membangun kompleks perumahan khusus Yahudi, lengkap dengan benteng, di atas tanah Palestina.
Pemukiman itu dianggap ilegal menurut hukum internasional dan dianggap sebagai hambatan utama dalam menuju kesepakatan damai antara Israel dan kepemimpinan Palestina.
Sekitar 700.000 orang Israel tinggal di pemukiman seperti itu di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, di antara lebih dari tiga juta orang Palestina. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
