Netanyahu Masih Berupaya Menjual Rencana Aneksasi Tepi Barat

Tel Aviv: Hanya seminggu sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berniat untuk memulai rencana aneksasi di Tepi Barat, dia justru menghadapi tantangan di dalam dan luar negeri.
 
Ketika Netanyahu meraih kesepakatan koalisi dengan mantan saingannya Benny Gantz, perdana menteri yang kembali berkuasa itu mengatakan langkah-langkah politis untuk menganeksasi permukiman Yahudi dan Lembah Yordan bisa dimulai mulai 1 Juli.
 
Langkah ini merupakan bagian dari rencana perdamaian AS yang lebih luas. Rencana tersebut merencanakan pembentukan negara Palestina pada akhirnya, tetapi menyangkal tuntutan utama mereka seperti ibukota di Yerusalem timur.

Palestina menolak aneksasi dan ribuan orang ambil bagian dalam protes Senin di kota Jericho, meskipun unjuk rasa di Tepi Barat lainnya gagal menarik banyak orang.
 
Bagi Netanyahu, rencana Washington memberikan ‘peluang bersejarah’ untuk ‘menerapkan kedaulatan’ atas petak-petak Tepi Barat.
 
Netanyahu hanya tinggal beberapa bulan sebelum sekutunya yang pro-Israel, Presiden AS Donald Trump, berisiko dikeluarkan dari jabatannya dalam pemilihan November.
 
Israel juga mendapat keuntungan dari keraguan dalam Uni Eropa -,mitra dagang utama negara itu,- yang menentang aneksasi tetapi tetap terbagi atas kemungkinan tindakan pembalasan.

Pemimpin Israel masih harus memutuskan berapa banyak wilayah yang ia ingin lampirkan, menurut seorang diplomat Eropa yang mengikuti perkembangannya.
 
"Untuk Netanyahu ini adalah pertanyaan sangat besar, mengetahui ukuran kemampuan yang akan dijawabnya," katanya kepada AFP, Rabu 24 Juni 2020.
 
Netanyahu telah meningkatkan pertemuan dengan para pemimpin dari permukiman, rumah bagi lebih dari 450.000 warga Israel yang tinggal bersama lebih dari 2,8 juta warga Palestina Tepi Barat.
 
Pemimpin Partai Likud itu menghadapi tentangan dari beberapa pemimpin pemukiman dan proposal yang diperkecil telah muncul, untuk menganeksasi pemukiman atau blok pemukiman seperti Ma'ale Adumim, Gush Etzion atau Ariel.
 
"Ruang lingkup aneksasi pasti akan berdampak pada intensitas reaksi internasional," sebut Nimrod Goren dari Universitas Ibrani Yerusalem.
 
Tanggapan dari Palestina juga akan mempengaruhi langkah-langkah yang diambil di luar negeri.
 
"Apakah akan ada kekerasan yang meletus dari Gaza atau Tepi Barat, itu akan membuat negara-negara lain meningkatkan respons mereka," imbuh Goren, pendiri think-tank Mitvim untuk kebijakan luar negeri regional.
 
Konflik Israel-Palestina hampir tak diperhatikan  selama dekade terakhir. Banyak pemimpin di Timur Tengah direpotkan dengan isu pemberontakan Arab Spring dan munculnya kelompok teroris Islamic State (ISIS).
 
Israel, pada bagiannya, terus memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh musuh besarnya Iran dan pengaruhnya yang meningkat di wilayah tersebut. Pemerintah Netanyahu juga telah berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara Teluk, khususnya Uni Emirat Arab.

(FJR)