Menlu Safadi bepergian dengan helikopter ke Ramallah, markas besar Otoritas Palestina, untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis 18 Juni.
"Masalah pencaplokan adalah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi proses perdamaian," kata Safadi kepada wartawan setelah pertemuan itu, seperti dikutip CGTN, Jumat, 19 Juni 2020.
"Jika pencaplokan terjadi, itu akan membunuh solusi dua negara dan menghancurkan semua fondasi yang menjadi dasar proses perdamaian," tambahnya.
Israel berencana untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat serta Lembah Yordan yang strategis, langkah yang diberikan sebagai bagian dari inisiatif perdamaian kontroversial yang diluncurkan pada Januari.
Pemerintah Israel mengatakan akan memulai proses aneksasi mulai 1 Juli. Itu mendorong Yordania untuk memperingatkan bahwa pihaknya akan meninjau kembali hubungan.
Safadi mengatakan kerajaan itu akan terus mendukung Palestina dan "melindungi wilayah itu dari konsekuensi konflik yang panjang dan menyakitkan jika Israel mencaplok sepertiga dari Tepi Barat yang diduduki."
Yordania dan Mesir adalah satu-satunya negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel. Kunjungan Menlu Safadi ke Ramallah adalah yang pertama oleh pejabat asing tingkat tinggi sejak awal pandemi virus korona yang menutup perbatasan di seluruh dunia.
Saeb Erekat, seorang pejabat senior Palestina, mengatakan delegasi Yordania berbagi posisi Abbas. "Prakarsa perdamaian Arab, akhiri pendudukan, mewujudkan kemerdekaan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, di perbatasan 1967," tulisnya di Twitter.
Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari 1967. Kemudian menganeksasi kota itu dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Rencana perdamaian Timur Tengah yang dikeluarkan Amerika Serikat mengatur penciptaan negara Palestina. Tetapi mengabaikan tuntutan utama Palestina termasuk ibu kota di Yerusalem timur.
Raja Yordania Abdullah II telah menentang rencana damai ini di hadapan Kongres AS. Dia mengatakan, “aneksasi tidak dapat diterima dan merusak peluang perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut."
Dalam pertemuan online itu, Abdullah menggarisbawahi pentingnya "mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan layak," menurut sebuah pernyataan istana.
PBB telah memperingatkan bahwa aneksasi dapat memicu kekerasan, sementara Uni Eropa juga telah menyuarakan penentangannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
