Kredibilitas dan Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Fajar Nugraha 08 Juni 2018 18:04 WIB
indonesia-pbb
Kredibilitas dan Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berada di New York untuk mengetahui hasil voting anggota tidak tetap DK PBB (Foto: Dok.Kemenlu RI).
Jakarta: 'A True Partner for World Peace', sebuah slogan yang memiliki arti kuat bagi Indonesia yang mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.
 
Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk mendapatkan satu kursi anggota tidak tetap DK PBB. Mewakili Asia Pasifik, penentuan nasib Indonesia berlangsung pada Jumat 8 Juni 2018 pukul 10.00 pagi waktu New York atau pukul 21.00 WIB.
 
Tidak ada yang aneh dari slogan itu, bahkan sesuai dengan DNA politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang sudah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945.
 
Anggota DK PBB sendiri terdiri dari 15 negara. Lima negara tetap seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Rusia, Prancis dan Inggris.
 
Indonesia pernah menjadi anggota DK PBB sebanyak tiga pada tahun 1974-1975 kemudian periode 1995-1996 dan 2007-2008. Untuk keanggotan yang saat ini, Indonesia mengincar keanggotaan 2019-2020.
 
Lawan Indonesia dalam pencalonan kali ini adalah Maladewa. Meskipun Maladewa tengah mengalami gejolak politik dalam negeri, tetap tidak dapat dianggap remeh. Maladewa bisa menggunakan suara-suara negara kecil di Pasifik yang selama ini memiliki sentimen terhadap Indonesia.
 
Mantan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Rezlan Jenie dalam diskusi 'Menuju Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020' beberapa waktu lalu di Habibie Center, sepakat bahwa Maladewa tidak bisa diremehkan. Tetapi ada kelebihan Indonesia yaitu kalau membicarakan negara-negara kecil dan masalah yang dihadapi Indonesia juga memiliki persoalan yang sama.
 
"Kita mengerti kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh small island state (negara kepulauan kecil). Kita dalam konteks ini sangat aktif, misalnya dalam perundingan climate change (perubahan iklim), karena kita tahu mereka menghadapi ancaman pulau-pulau yang kita juga alami. Bukan hanya itu tetapi juga kehidupan ekonomi yang bisa menjadi permasalah," tutur Dubes Jenie.
 
"Tetapi Indonesia, kita ini negara besar tetapi bisa mengasosiasikan dengan kepentingan negara-negara kecil, yang mungkin menjadi potential target Maladewa," jelasnya.
 
Sementara mengenai situasi dan kondisi di dalam negeri Maladewa memang tidak dapat dianggap enteng. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi jika di dalam negeri masuh dihadapi permasalahan.
 
Bahkan India yang merupakan sekutu terdekat Maladewa secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada Indonesia sebagai anggota DK PBB.
 
"Indonesia dengan pengalamannya, reputasinya dikenal sebagai negara bridge builder atau bisa menjadi jembatan bagi pihak bertika. Tapi di lain pihak kita bisa menunjukkan suara kita, dengan jelas kepada negara-negara besar. Ini modal besar yang bisa dilihat," tegasnya.
 
Dibutuhkan dua pertiga suara dari seluruh negara anggota PBB agar Indonesia memenangkan pencalonannya. Angka yang ditargetkan oleh Indonesia mencapai lebih dari 150, seperti halnya saat mencalonkan diri pada 2007-2008 yang mencapai 158. Tetapi meraih 129 saja Indonesia bisa duduk di dewan yang memiliki kekuatan besar di PBB itu.
 
Mencapai lebih dari 150 tentunya meningkatkan kredibilitas negara. Namun yang terpenting adalah, meraih kursi anggota tidak tetap DK PBB.
 
Kampanye pencalonan Indonesia pun sudah dimulai di New York pada September 2016. Berbagai pendekatan pun sudah dilakukan oleh diplomat-diplomat Kementerian Luar Negeri untuk mendulang dukungan.
 
Slogan 'A True Partner for World Peace' sangatlah kuat. Dapat dilihat dari keterlibatan Indonesia yang mengirim pasukan perdamaian PBB, di mana jumlah pasukan perdamaian Indonesia merupakan yang terbesar kedelapan dengan mencapai 2.817 unsur aktif.
 
Kedepannya, Indonesia berkomitmen untuk menambah kontribusi pasukan perdamaian PBB hingga 4.000 pasukan pada 2019.
 
Namun mencapai semua ini, tantangan harus dihadapi oleh Indonesia. Selain juga menegaskan komitmennya menegakan prinsip dan tujuan dari Piagam PBB.
 
Menurut Dubes Rezlan tantangan Indonesia untuk mencapai anggota tidak tetap DK PBB dibagi menjadi dua. Pertama, proses menuju pada terpilihnya anggota DK PBB. Kedua, proses dimana kita menjadi anggota DK PBB dan menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan di DK PBB.
 
"Tantangan kita nanti saat masuk (menjadi anggota DK PBB) yang terkait dengan bagaimana kita menyikapi suatu resolusi yang menjadi kepentingan negara-negara besar. Tapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang kita miliki dan juga memperhatikan konstituen yang perlu kita perhatian, terutama negara berkembang. Mungkin ada isu sensitif adalah masalah-masalah di kawasan kita sendiri. Karena tak kurang masalah itu terkait juga dengan negara besar," ucapnya.
 
Tak pelak menjadi anggota DK PBB membuktikan kredibilitas Indonesia. Kredibilitas itu tidak bisa dipaksakan tetapi muncul secara alamiah. Termasuk bagaimana pemerintah mengelola negara, mengelola oposisi, mengelola partai bahkan juga mengelola pilpres.
 
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai Indonesia harus mampu membangun kepercayaan sebagai rekan yang bisa diandalkan.
 
"Kita harus mampu untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa adalah Indonesia your trusted partner (rekan yang paling bisa dipercaya). Pemerintah harus memperlihatkan kepada negara lain, bahwa mereka bisa mempercayai Indonesia untuk menjadi rekan terpercaya," ucap Rezasyah.
 
Satu hal lain yang harus dinantikan dari Indonesia adalah ketegasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lima negara anggota tetap DK PBB memiliki kekuasaan besar dan memiliki hak veto.
 
Indonesia sebagai negara besar harus memiliki ketegasan dan tentunya keberanian menyuarakan pendapatnya serta melindungi mereka yang tertindas. Tentunya hal ini dapat diraih melalui diplomasi aktif dan bebas yang sudah menjadi ciri khas Indonesia, bukan melalui megaphone diplomacy yang mengutamakan suara lantang tanpa ada isi.
 
Semangat Indonesia. Kejar posisi anggota Dewan Keamanan PBB demi kemaslahatan negara dan kawasan serta dunia.



(FJR)