Kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan di Negeri Tirai Bambu saat ini pun masih terus terjadi, dan hampir meluas di segala aspek.
Seperti dikutip dari CNN, 2015 lalu, Tiongkok dikritik oleh dunia internasional karena menahan lima perempuan tepat pada Hari Perempuan Internasional. Para aktivis perempuan itu ditangkap karena berencana melakukan demonstrasi untuk menentang pelecehan seksual di transportasi umum.
Kabarnya, meski dibebaskan kemudian, kelima perempuan tersebut membeberkan bahwa status tersangka kriminal membuat mereka tidak bisa kembali menjadi pegiat kelompok-kelompok hak perempuan.
Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan terkemuka Tiongkok -,salah satunya Alibaba,- juga mendapatkan kritik atas praktik diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan.
Laman AFP pada 23 April 2018 mengungkapkan bahwa , kelompok Human Rights Watch (HRW) dalam laporan nya yang berjudul "Only Men Need Apply: Gender Discrimination in Job Advertisements in China", merincikan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan lembaga publik, salah satunya iklan lamaran pekerjaan dengan judul 'khusus pria'.
laporan tersebut mengatakan bahwa diskriminasi dalam praktik perekrutan berkontribusi pada penurunan jumlah tenaga kerja perempuan dan kesenjangan pembayaran. Meski pun diskriminasi tersebut ilegal di Tiongkok, namun peraturan cenderung tidak jelas dan jarang ditegakkan.
Meski banyak kritik yang diterima, namun Tiongkok dalam berbagai kesempatan selalu menyerukan dukungannya terhadap kesetaraan gender dan hak-hak bagi kaum perempuan.
Oktober tahun lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping pada konferensi tingkat tinggi PBB untuk peringatan genap 25 tahun Konferensi Perempuan Sedunia menyampaikan empat gagasan untuk memajukan hak perempuan.
Seperti dilansir dari People's Daily, Xi Jinping berpendapat bahwa komunitas internasional perlu meminimalkan dampak covid-19 terhadap perempuan, menerapkan dengan baik kesetaraan gender, mempromosikan perempuan untuk menjadi yang terdepan, dan memperkuat kerja sama global dalam memajukan kaum perempuan.
Xi Jinping menekankan bahwa kesetaraan antara pria dan wanita adalah kebijakan nasional dasar Tiongkok. Negeri Tirai Bambu telah membentuk sistem hukum yang komprehensif yang mencakup lebih dari 100 hukum dan peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan perempuan. Menurutnya, sekitar 40 persen tenaga kerja di seluruh masyarakat adalah perempuan.
Tidak hanya itu, ibu Negara Tiongkok, Peng Liyuan, dalam acara peringatan 25 tahun Konferensi Perempuan Dunia dan 5 tahun Konferensi Perempuan Global, pada Rabu 16 September 2020, juga menyerukan pentingnya kesetaraan gender.
Meski menilai kondisi perempuan secara umum di seluruh dunia membaik secara signifikan dalam 25 tahun terakhir, namun Peng menilai laki-laki dan perempuan masih belum setara dalam berbagai aspek. Termasuk hak sosial dan kesempatan mendapatkan pekerjaan, seperti dikutip dari laman CGTN.
"Usaha dalam mencapai kesetaraan gender dan memberantas kemiskinan masih jauh dari kata usai," ujar Peng.
Disaat bersamaan, Peng mengatakan bahwa Tiongkok secara aktif selalu menyuarakan perjuangan dan hak-hak perempuan serta pemberantasan kemiskinan.
Peng mengungkapkan, Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir telah mengadopsi serangkaian kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, keamanan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan publik untuk meningkatkan situasi perempuan, yang sejauh ini telah mencapai hasil mengagumkan.
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Negara Tiongkok, usaha mencapai kesetaraan gender masih jauh dari kata usai, tidak hanya Tiongkok, namun seluruh dunia termasuk Indonesia masih banyak terjadi kesenjangan gender di beberapa bidang, salah satunya dunia kerja.
Tidak hanya itu, pada beberapa kasus, seringkali kaum perempuan yang menjadi korban. Tentunya butuh campur tangan pemerintah dalam menegakkan hak-hak kaum perempuan di berbagai bidang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
