Namun karena KTT G20 berlangsung di tahun yang sama dengan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, rencana kunjungan Putin memicu kontroversi.
Sebagian negara anggota G20 menolak kehadiran Putin, sementara sebagian lainnya ingin agar konflik Rusia-Ukraina tidak dibawa ke G20 yang sebagian besar agendanya hanya berkutat di isu ekonomi, bukan politik. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia terindikasi akan mengundang semua anggota G20 tanpa terkecuali.
Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat lainnya yang merupakan anggota G20 ingin agar Indonesia tidak mengundang Putin ke Bali. Barat tidak mau berhadapan langsung dengan Putin di KTT G20 dengan pendekatan business as usual, seolah menganggap apa yang terjadi di Ukraina merupakan peristiwa terpisah yang tidak perlu dibahas di sebuah forum ekonomi.
Presiden AS Joe Biden sempat mengeluarkan pernyataan bahwa jika pada akhirnya Indonesia tetap mengundang Putin, maka Ukraina juga harus ikut diundang. Permintaan tersebut tentu sulit diwujudkan karena Ukraina bukan anggota G20. Walau pun katakanlah Ukraina diundang dalam kapasitas sebagai negara tamu, kemungkinan besar keberlangsungan KTT G20 akan didominasi isu Rusia-Ukraina, bukan agenda-agenda yang sudah ditetapkan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini.
Posisi Indonesia jelas dilematis. Jika Indonesia tetap mengundang Putin dengan berpegang teguh pada prinsip luar negeri Bebas Aktif, AS dan para sekutunya bisa saja melakukan boikot diplomatik. Bentuk boikot bisa beragam, semisal tidak hadir sama sekali atau hanya mengirim perwakilan non-kepala negara atau non-politik seperti yang pernah diperlihatkan pada Olimpiade Musim Dingin Beijing.
Ketidakhadiran para kepala negara Barat ini berpotensi menurunkan signifikansi KTT G20 2022. Tiga agenda utama yang diusung Indonesia, yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi berbasis Digital, dan Transisi Energi, dikhawatirkan kurang memberikan dampak global jika sebagian kepala negara memilih tidak datang ke Bali. Persatuan G20 juga terancam jika boikot dilakukan.
Namun di sisi lain, jika Indonesia memutuskan tidak mengundang Putin, langkah tersebut jelas melanggar prinsip Bebas Aktif. Bebas dalam prinsip Bebas Aktif dapat diartikan bahwa Indonesia bebas menentukan kebijakan luar negeri sendiri tanpa bisa disetir atau ditekan negara-negara lain.
Jika Indonesia tidak mengundang Putin dengan alasan apa pun, publik global akan mempersepsikan Indonesia sebagai negara yang menyerah di bawah tekanan Barat. Belum lagi sikap sebagian masyarakat Indonesia yang cukup aktif mendukung Putin di media sosial. Tidak hadirnya Putin dipastikan memicu reaksi negatif di dalam negeri.
Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia? Pertama, seperti kebijakan apa pun yang diterapkan di muka Bumi ini, satu prinsip dasarnya adalah, "kita tidak dapat memuaskan semua pihak." Kedua, merujuk pada prinsip tersebut, maka hal rasional yang dapat dilakukan adalah memilih kebijakan yang paling sedikit dampak buruknya. Dalam hal ini, mengundang Putin ke KTT G20 dirasa sebagai opsi paling masuk akal bagi Indonesia.
Boikot mungkin saja terjadi nanti, namun Indonesia akan tetap mempertahankan reputasinya sebagai negara yang konsisten menerapkan prinsip Bebas Aktif. Hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara Barat mungkin saja menurun setelah KTT G20, tapi kemungkinan besar tidak akan bersifat permanen.
Jadi, apa yang perlu dilakukan Indonesia saat ini adalah fokus menyuarakan agenda-agenda yang akan diusung dalam KTT G20 nanti. Di waktu bersamaan, Indonesia juga harus tetap aktif berkontribusi di panggung global dalam upaya menurunkan ketegangan menuju diakhirinya konflik bersenjata Rusia-Ukraina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
