Warga Palestina terus berjuang kemerdekaan mereka. (Foto: AFP)
Warga Palestina terus berjuang kemerdekaan mereka. (Foto: AFP)

Akhiri Pembungkaman Kritik Tentang Kondisi Palestina

Internasional palestina israel
Arpan Rahman • 25 Januari 2019 08:03
New York: Martin Luther King Jr. dengan berani berbicara tentang Perang Vietnam. Kita harus melakukan hal yang sama ketika sampai pada ketidakadilan yang mengerikan ini di zaman kita.
 
Pada 4 April 1967, tepat satu tahun sebelum pembunuhannya, Dr. Martin Luther King Jr. naik ke podium di Gereja Riverside di Manhattan. Amerika Serikat telah terlibat pertempuran aktif di Vietnam selama dua tahun dan puluhan ribu orang sudah terbunuh, termasuk sekitar 10.000 tentara Amerika. Kalangan politik -- dari haluan kiri ke kanan -- mendukung perang, dan lebih dari 400.000 anggota tentara Amerika berada di Vietnam, kehidupan mereka dipertaruhkan.
 
Banyak sekutu terkuat King mendesaknya agar tetap diam perihal perang atau setidaknya mengayun kritik halus. Mereka tahu bahwa jika dia mengatakan seluruh kebenaran tentang perang yang tidak adil dan malapetaka itu, dia akan dicap sebagai Komunis, menderita pembalasan dan reaksi keras, mengasingkan para pendukung dan mengancam retak kemajuan gerakan hak-hak sipil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


King menolak semua saran yang bermaksud baik dan berkata, "Saya datang ke rumah ibadah yang luar biasa ini malam ini karena hati nurani saya tidak memberi saya pilihan lain." Mengutip sebuah pernyataan dari Pendeta dan Jemaat yang Peduli tentang Vietnam (Clergy and Laymen Concerned About Vietnam), ia berkata, "Waktunya tiba ketika bungkam adalah pengkhianatan" dan menambahkan, "saatnya telah datang ke hadapan kita: urusan dengan Vietnam."
 
Itu adalah sikap moral tersendiri. Dan itu membuatnya rugi. Tetapi sikapnya memberi contoh tentang apa yang dituntut dari kita jika kita harus menghormati nilai-nilai terdalam kita di saat krisis, bahkan ketika keheningan akan lebih baik dalam memenuhi kepentingan pribadi kita atau masyarakat dan menyebabkan kita memeluk yang paling kita sayangi. Itulah yang dipikirkan ketika membahas alasan dan rasionalisasi yang membuat saya sebagian besar diam pada salah satu tantangan moral besar di zaman kita: krisis di Israel-Palestina.
 
Saya sudah tidak sendirian. Hingga baru-baru ini, seluruh Kongres sebagian besar tetap diam pada mimpi buruk hak asasi manusia yang telah terungkap di wilayah pendudukan. Anggota dewan terpilih kita, yang beroperasi dalam lingkungan politik di mana lobi politik Israel memegang kekuasaan yang terdokumentasi dengan baik, secara konsisten meminimalkan dan menangkis kritik terhadap Negara Israel, bahkan ketika negara itu semakin berani dalam pendudukannya atas wilayah Palestina dan mengadopsi beberapa praktik yang mengingatkan apartheid di Afrika Selatan dan pengucilan Jim Crow di Amerika Serikat.
 
Banyak aktivis dan organisasi hak-hak sipil tetap bungkam juga, bukan karena mereka tidak memiliki kepedulian atau simpati terhadap rakyat Palestina, tetapi karena mereka takut kehilangan dana dari yayasan, dan tuduhan palsu anti-Semitisme. Mereka khawatir, seperti yang pernah saya lakukan, bahwa pekerjaan keadilan sosial mereka yang penting akan dikompromikan atau didiskreditkan oleh beragam kampanye kotor.
 
Demikian pula, banyak mahasiswa yang takut mengekspresikan dukungan bagi hak-hak Palestina karena taktik ala McCarthyite dari organisasi rahasia seperti Canary Mission, yang membuat daftar hitam nama mereka yang secara terbuka berani mendukung boikot terhadap Israel, membahayakan prospek kerja, dan karier mereka di masa depan.
 
Membaca pidato King di Riverside lebih dari 50 tahun kemudian, saya merasa ragu bahwa ajaran dan pesannya mengharuskan kita untuk berbicara dengan penuh semangat menentang krisis HAM di Israel-Palestina, terlepas dari risiko dan terlepas dari kompleksitas masalah. King berargumen, ketika berbicara tentang Vietnam, bahwa bahkan "ketika masalah yang dihadapi tampak membingungkan seperti yang sering terjadi dalam kasus konflik yang mengerikan ini," kita tidak boleh larut dalam ketidakpastian. "Kita harus berbicara dengan semua kerendahan hati yang sesuai dengan visi kita yang terbatas, tetapi kita harus berbicara."
 
Jadi, jika kita ingin menghormati pesan King dan bukan hanya dia saja, kita harus mengutuk tindakan Israel: pelanggaran tak henti-hentinya terhadap hukum internasional, pendudukan berkelanjutan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, pembongkaran rumah dan penyitaan tanah. Kita harus berteriak pada perlakuan terhadap orang-orang Palestina di pos-pos pemeriksaan, razia rutin ke rumah-rumah mereka dan pembatasan pergerakan mereka, dan akses yang sangat terbatas ke perumahan yang layak, sekolah, makanan, rumah sakit, dan air yang banyak dari mereka hadapi.
 
Kita tidak boleh mentolerir penolakan Israel bahkan untuk membahas hak pengungsi Palestina supaya kembali ke rumah mereka, sebagaimana ditentukan melalui resolusi PBB, dan kita harus mempertanyakan dana pemerintah AS yang telah mendukung berbagai permusuhan dan ribuan korban sipil di Gaza, seperti sebesar USD38 miliar (Rp538 triliun) yang telah dijanjikan Pemerintah AS dalam dukungan militer kepada Israel.
 
Dan akhirnya, kita harus, dengan keberanian dan keyakinan sebanyak yang dapat kita kumpulkan, berbicara menentang sistem diskriminasi hukum yang ada di Israel, sebuah sistem yang dilengkapi lebih dari 50 undang-undang yang mendiskriminasi orang-orang Palestina. Menurut Pusat Hukum untuk Hak Minoritas Arab di Israel (Legal Center for Arab Minority Rights in Israel), seperti undang-undang negara-bangsa baru yang secara eksplisit mengatakan bahwa hanya orang Yahudi Israel yang memiliki hak menentukan nasib sendiri di Israel, mengabaikan hak-hak minoritas Arab yang merupakan 21 persen dari populasi.
 
Tentu saja, akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti apa yang bisa dilakukan atau dipikirkan King mengenai Israel-Palestina saat ini. Itu benar. Bukti mengenai pandangan King tentang Israel ternyata rumit dan kontradiktif.
 
Meskipun Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa (Student Nonviolent Coordinating Committee) mengecam tindakan Israel terhadap Palestina, King mendapati dirinya bertentangan. Seperti banyak pemimpin kulit hitam pada masa itu, ia mengakui orang Yahudi Eropa sebagai orang yang teraniaya, tertindas dan tunawisma yang berusaha membangun bangsa mereka sendiri, dan ia ingin menunjukkan solidaritas dengan komunitas Yahudi, yang telah menjadi sekutu yang sangat penting dalam gerakan hak masyarakat sipil.
 
Akhirnya, King membatalkan lawatan ke Israel pada tahun 1967 setelah Israel merebut Tepi Barat. Selama sambungan telepon tentang kunjungan itu dengan penasihatnya, dia berkata, "Saya hanya berpikir bahwa jika saya pergi, dunia Arab, dan tentu saja Afrika dan Asia dalam hal ini, akan menafsirkan ini sebagai mendukung segala sesuatu yang telah dilakukan Israel, dan saya memiliki pertanyaan tentang keraguan tersebut."
 
Dia terus mendukung hak Israel untuk tetap eksis, tetapi juga mengatakan di televisi nasional bahwa Israel perlu mengembalikan sebagian wilayah yang ditaklukkannya demi mencapai perdamaian dan keamanan sejati dan untuk menghindari konflik semakin memburuk. Tidak mungkin King dapat secara terbuka menyesuaikan komitmennya soal antikekerasan dan keadilan bagi semua orang, di mana saja, dengan apa yang terjadi setelah perang 1967.
 
Hari ini, kita hanya bisa berspekulasi tentang di mana King akan berdiri. Namun saya menemukan diri saya setuju dengan sejarawan Robin D.G. Kelley, yang menyimpulkan bahwa, jika King memiliki kesempatan mempelajari situasi saat ini dengan cara yang sama ia telah mempelajari Vietnam, "penentangannya yang tegas terhadap kekerasan, kolonialisme, rasisme, dan militerisme akan membuatnya menjadi kritikus tajam terhadap kebijakan Israel saat ini."
 
Memang, pandangan King mungkin telah berevolusi bersama banyak pemikir lain yang memiliki dasar spiritual, seperti Rabi Brian Walt, yang sudah mengungkapkan di depan umum tentang sejumlah alasan mengapa ia meninggalkan keyakinannya pada apa yang ia pandang sebagai politik Zionisme. Baginya, dia baru-baru ini menjelaskan kepada saya, Zionisme liberal berarti bahwa dia percaya pada penciptaan negara Yahudi yang akan menjadi tempat berlindung yang aman dan pusat budaya bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia, "sebuah negara yang akan mencerminkan serta menghormati cita-cita tertinggi dari tradisi Yahudi." Dia mengatakan dia dibesarkan di Afrika Selatan dalam sebuah keluarga yang memiliki pandangan yang sama dan diidentifikasi sebagai seorang Zionis liberal, sampai pengalamannya di wilayah pendudukan selamanya mengubah dirinya.
 
Selama lebih dari 20 kunjungan ke Tepi Barat dan Gaza, ia melihat pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, termasuk rumah-rumah Palestina dibuldoser sementara orang-orang menangis -- mainan anak-anak berhamburan di satu situs yang dihancurkan -- dan melihat tanah Palestina disita untuk memberi jalan bagi pemukiman ilegal baru yang disubsidi oleh pemerintah Israel. Dia dipaksa untuk memperhitungkan kenyataan bahwa penghancuran, permukiman, dan tindakan perampasan dengan kekerasan ini bukanlah gerakan jahat, tetapi didukung penuh dan diizinkan oleh militer Israel. Baginya, titik baliknya adalah menyaksikan diskriminasi yang dilegalkan terhadap orang-orang Palestina -- termasuk ruas-ruas jalan dibolehkan hanya untuk orang-orang Yahudi -- yang, katanya, dalam beberapa hal lebih buruk daripada apa yang ia saksikan sewaktu kanak-kanak di Afrika Selatan.
 
Dulu, cukup jarang terdengar perspektif seperti ini. Kini tidak lagi.
 
Suara Yahudi untuk Perdamaian (Jewish Voice for Peace), misalnya, bertujuan mendidik masyarakat Amerika tentang "pemindahan paksa sekitar 750.000 warga Palestina yang dimulai dengan pendirian Israel berlanjut hingga hari ini." Semakin banyak orang dari semua agama dan latar belakang berbicara dengan lebih banyak keberanian dan keberanian. Organisasi Amerika seperti If Not Now mendukung para pemuda Yahudi Amerika ketika mereka berjuang untuk memecah keheningan mematikan yang masih menghantui di antara terlalu banyak orang mengenai pendudukan, dan ratusan kelompok sekuler dan berbasis agama telah bergabung dengan Kampanye Amerika Serikat untuk Hak-hak Palestina (U.S. Campaign for Palestinian Rights).
 
Mengingat perkembangan ini, tampaknya hari-hari ketika kritik terhadap Zionisme dan pelbagai aksi soal Negara Israel dapat dihapuskan sebagai anti-Semitisme akan segera berakhir. Tampaknya ada peningkatan pemahaman bahwa kritik terhadap kebijakan dan praktik pemerintah Israel tidak dengan sendirinya anti-Semit.
 
Ini bukan untuk mengatakan bahwa anti-Semitisme tidak nyata. Neo-Nazisme bangkit kembali di Jerman dalam gerakan anti-imigran yang sedang tumbuh. Insiden anti-Semit di AS naik 57 persen pada tahun 2017, dan banyak dari kita masih berduka atas apa yang diyakini sebagai serangan paling mematikan terhadap orang-orang Yahudi dalam sejarah Amerika. Kita harus berhati-hati dalam iklim ini bahwa, walaupun kritik terhadap Israel secara inheren tidak anti-Semit, itu dapat terpelintir ke sana.
 
Untungnya, orang-orang seperti pendeta Dr. William J. Barber II memimpin dengan memberi teladan, menjanjikan kesetiaan pada perjuangan melawan anti-Semitisme sementara juga menunjukkan solidaritas yang tak tergoyahkan dengan rakyat Palestina yang berjuang demi bertahan hidup di bawah pendudukan Israel.
 
Dia menyatakan dalam pidato yang memukau tahun lalu bahwa kita tidak dapat berbicara tentang keadilan tanpa menyikapi penggusuran penduduk asli, rasisme kolonialisme sistemik, dan ketidakadilan penindasan pemerintah. Dalam napas yang sama dia berkata, "Saya ingin mengatakan, sejelas yang saya tahu bagaimana, bahwa kemanusiaan dan martabat orang atau masyarakat mana pun tidak dapat mengurangi kemanusiaan dan martabat orang lain atau masyarakat lain dengan cara apa pun. Berpegang teguh pada citra Tuhan di setiap orang berarti menegaskan bahwa anak Palestina sama berharganya dengan anak Yahudi."
 
Dipandu oleh kejernihan moral semacam ini, kelompok agama mengambil tindakan. Pada 2016, dewan pensiun United Methodist Church mengecualikan dana pensiun miliaran dolar bank-bank Israel yang pinjamannya guna membangun pemukiman melanggar hukum internasional. Demikian pula, United Church of Christ tahun sebelumnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan divestasi dan boikot perusahaan yang mendapat keuntungan dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
 
Bahkan di Kongres, perubahan timbul di cakrawala. Untuk kali pertama, dua anggota dewan, yakni Ilhan Omar, Demokrat dari Minnesota; dan Rashida Tlaib, Demokrat dari Michigan, secara terbuka mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (Boycott, Divestment and Sanctions/B.D.S.). Pada 2017, anggota Kongres, Betty McCollum, asal Demokrat dari Minnesota, memperkenalkan resolusi guna memastikan bahwa tidak ada bantuan militer AS yang diberikan untuk mendukung sistem penahanan remaja oleh militer Israel. Israel secara teratur menuntut anak-anak Palestina di wilayah pendudukan di pengadilan militer.
 
Tak satu pun dari ini yang mengatakan bahwa gelombang telah berubah sepenuhnya atau bahwa pembalasan sudah berhenti terhadap mereka yang menyatakan dukungan kuat bagi hak-hak Palestina. Sebaliknya, tepat ketika King menerima kritik yang keras dan meluap-luap atas pidatonya yang mengutuk Perang Vietnam -- di 168 surat kabar utama, termasuk New York Times, mencela pidato itu pada hari berikutnya -- mereka yang berbicara di depan umum untuk mendukung pembebasan rakyat Palestina masih berisiko dikecam dan diserang balas dendam.
 
Bahia Amawi, ahli patologi wicara Amerika dari keturunan Palestina, baru-baru ini dihentikan karena menolak menandatangani kontrak yang berisi janji anti-boikot yang menyatakan bahwa dia tidak, dan tidak akan, ikut serta dalam memboikot Negara Israel. Pada November, Marc Lamont Hill dipecat dari CNN karena berpidato mendukung hak-hak Palestina yang keliru ditafsirkan sebagai menyatakan dukungan untuk kekerasan. Canary Mission terus menimbulkan ancaman serius bagi para aktivis mahasiswa.
 
Dan lebih dari sepekan yang lalu, Institut Hak Sipil Birmingham di Alabama, tampaknya di bawah tekanan terutama dari segmen komunitas Yahudi dan lainnya, membatalkan sebuah penghargaan yang diberikan kepada ikon hak-hak sipil Angela Davis, yang sudah menjadi kritikus vokal terhadap perlakuan Israel atas Palestina dan mendukung B.D.S.
 
Tapi serangan itu menjadi bumerang. Dalam 48 jam, para akademisi dan aktivis telah dimobilisasi sebagai tanggapan. Walikota Birmingham, Randall Woodfin, serta Dewan Sekolah Birmingham dan Dewan Kota, menyatakan kemarahan atas keputusan lembaga itu. Dewan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi buat menghormati Davis, dan acara alternatif sedang diselenggarakan untuk merayakan pengabdian selama puluhan tahun kemi kebebasan bagi semua.
 
Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa King akan memuji Birmingham karena pembelaannya yang penuh semangat akan solidaritas Angela Davis dengan rakyat Palestina. Tapi saya melakukan. Di tahun baru ini, saya bermaksud bicara dengan keberanian dan keyakinan yang lebih besar tentang ketidakadilan di luar perbatasan kita, khususnya yang didanai oleh pemerintah AS, dan berdiri dalam solidaritas dengan perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan. Hati nurani saya membuat saya tidak punya pilihan lain.
 

 

 
(Opini ini dikutip Medcom.id dari New York Times, edisi Sabtu 19 Januari 2019; ditulis oleh Michelle Alexander, kolumnis New York Times sejak 2018, sekaligus adalah pengacara dan advokat hak-hak sipil, cendekia ilmu hukum, dan penulis buku 'The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness.')
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif