Kolonel Mamady Doumbouya, Komandan Pasukan Khusus Militer Guinea yang juga merupakan inisiator aksi kudeta, mengumumkan pembubaran konstitusi negara dan Pemerintahan Conde.
"Kami tidak akan lagi mempercayakan negara ini hanya kepada satu orang aja. Kami akan mempercayakan negara ini kepada rakyat," ucap Doumbuya.
Situasi politik sudah memanas di Guinea sejak tahun lalu. Menjelang dilaksanakannya pemilihan presiden pada 2020, Conde mengubah konstitusi agar bisa maju untuk ketiga kalinya. Beberapa tahun terakhir, dia juga kerap menekan tokoh-tokoh oposisi yang ada di negaranya.
Padahal Conde merupakan presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Guinea. Setelah meraih kemerdekaan dari Prancis, Guinea kerap dikuasai pemerintahan otoriter yang korup. Pada 2010, Militer Guinea melepaskan kekuasaannya dan membiarkan pemerintahan demokratis yang dipimpin Conde.
Kesulitan ekonomi juga menjadi latar belakang krisis politik di Guinea. Harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik sejak awal tahun. Harga BBM juga dinaikkan Pemerintahan Conde sekitar sebulan sebelum kudeta.
Banyak negara di Afrika kini mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Mereka harus mengeluarkan kebijakan sulit untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah Guinea memutuskan menaikkan pajak yang sudah ada dan mengeluarkan pajak baru beberapa pekan sebelum kudeta terjadi.
"Adalah kewajiban bagi seorang tentara untuk menyelamatkan negaranya," kata Doumbuya.
Kudeta militer di Guinea mengundang kecaman dari banyak negara dan organisasi internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta Conde dikembalikan ke posisinya secepat mungkin. Dia juga mengatakan PBB mengawasi secara dekat situasi politik di Guinea.
"Saya secara pribadi mengamati situasi di Guinea dengan cermat," ujar Guterres.
Amerika Serikat (AS) juga menyayangkan jatuhnya pemerintahan demokratis di Guinea. Pemerintah AS mengatakan kekerasan hanya akan mengikis perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Guinea. Mereka mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menghormati konstitusi.
"Kami menegaskan kembali dukungan terhadap proses dialog nasional untuk mengatasi masalah secara berkelanjutan dan transparan," sebut Kementerian Luar Negeri AS.
Peristiwa di Guinea menambah daftar panjang aksi kudeta di 2021. Aksi serupa sebelumnya terjadi di Mali dan Myanmar. Pemerintahan demokratis juga dijatuhkan Taliban di Afghanistan setelah penarikan mundur pasukan AS dan sekutunya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
