Warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok menjadi kalangan minoritas yang tertindas. Foto: AFP.
Warga Uighur di Xinjiang, Tiongkok menjadi kalangan minoritas yang tertindas. Foto: AFP.

AS dan Barat Gunakan Xinjiang untuk Coreng Tiongkok?

Harianty • 02 Oktober 2022 08:42
Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat (AS) dan negara Barat menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap  orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang, sementara Tiongkok dengan keras membantah hal tersebut. Konflik ini belum juga menunjukkan tanda akan berakhir.
 
Pada persidangan ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Juni lalu,AS dan Barat kembali mengumpulkan beberapa negara untuk menyerang Tiongkok atas apa yang disebut masalah HAM seperti Xinjiang.
 
Tak hanya itu, di bulan yang sama, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan "keprihatinan mendalam" atas pelanggaran HAM  di Xinjiang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


AS juga telah memperkenalkan apa yang disebut "Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur" yang menekan industri kapas, tomat, surya fotovoltaik, dan industri menguntungkan lainnya di Xinjiang.
 
Baru-baru ini, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Daerah Otonomi Uighur di Xinjiang.
 
Laporan menegaskan,penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uyghur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya, menurut hukum dan kebijakan, dalam konteks pembatasan dan perampasan lebih umum hak-hak dasar yang dinikmati secara individu dan kolektif, dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
 
Tiongkok juga selalu membantah bahwa terjadi pelanggaran HAM serius di Xinjiang. Tiongkok mengecam laporan pelanggaran HAM adalah alat politik melawan Beijing.
 
Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating pernah mengatakan, "Masalah dengan Tiongkok adalah bahwa ia sekarang telah menjadi kekuatan yang dapat menyaingi AS, dan bahkan mungkin jauh lebih kuat dari AS. Singkatnya, AS tidak dapat menerima bahwa suatu hari Tiongkok mungkin akan menyusulnya.
 
Pihak Tiongkok menegaskan, apa yang disebut masalah Xinjiang sepenuhnya merupakan konspirasi strategis AS untuk mengganggu Tiongkok dari dalam.
 
Pada tahun 2018, Lawrence Wilkerson, mantan pejabat senior pemerintah AS, mengakui bahwa cara terbaik bagi AS untuk mengacaukan Tiongkok adalah dengan menciptakan kerusuhan di Xinjiang dan menghasut orang-orang Uyghur untuk“mengacaukan Tiongkok dari dalam.”
 
Kapas Xinjiang menyumbang sekitar seperlima dari produksi kapas dunia. Xinjiang juga merupakan basis produksi paling penting di dunia untuk polisilikon, bahan dasar untuk industri fotovoltaik, dan polisilikon tingkat suryanya menyumbang sekitar 45 persen dari produksi global.
 
Tiongkok menyebutkan, AS sengaja mengarang dan menyebarkan kebohongan tentang "kerja paksa" di Xinjiang, dengan kedok "melindungi hak asasi manusia", untuk menekan keunggulan kompetitif industri Xinjiang, mengecualikan Tiongkok dari rantai pasokan global dan rantai industri, dan mengekang pembangunan Negeri Tirai Bambu.
 
Saat ini, kehidupan masyarakat Xinjiang stabil dan terus berkembang. Tahun 2014 hingga 2019, PDB Xinjiang tumbuh dengan tingkat tahunan rata-rata 7,2 persen. Pendapatan per kapita penduduk Xinjiang meningkat sebesar 9,1 persen setiap tahun.
 
Mungkin saja masalah terkait Xinjiang bukan masalah hak asasi manusia, tetapi masalah anti-kekerasan, terorisme. Menurut statistik yang dihimpun dari tahun 1990 hingga akhir 2016, ribuan insiden terorisme dan kekerasan terjadi di Xinjiang, menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda secara besar-besaran.
 
Menghadapi ancaman kekerasan dan terorisme yang nyata, Xinjiang telah memperjuangkan anti-terorisme dan melakukan deradikalisasi sesuai dengan hukum.Sebagai hasilnya, Di Xinjiang, tidak ada kasus kekerasan dan terorisme selama lebih dari lima tahun berturut-turut.
 
Menurut pandangan Tiongkok, tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, semua hanyalah upaya AS untuk membuat "keributan" dan berupaya "membendung pengaruh" Tiongkok di dunia internasional. Namun, AS dan negara Barat, bahkan organisasi seperti PBB telah mengeluarkan laporan mengenai perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur. Konflik antara raksasa dunia ini hanya akan memperparah ketidakpastian global.
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif