Ilustrasi oleh AFP.
Ilustrasi oleh AFP.

Perang Vaksin di Tengah Pandemi

Internasional WHO covid-19 vaksin covid-19 COVAX
Wahyu Dwi Anggoro • 22 Februari 2021 11:22
Jakarta: Pandemi covid-19 memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara negara kaya dengan negara miskin. Negara kaya menguasai vaksin covid-19 yang beredar di pasaran. Alhasil, negara miskin sulit mendapatkan vaksin untuk rakyat mereka.
 
Negara anggota G7 dan Uni Eropa (UE) tercatat memborong lebih dari 50 persen vaksin covid-19 yang tersedia. Padahal, mereka hanya mewakili 13 persen populasi dunia. Dengan stok yang berlimpah tersebut, mereka bisa melakukan vaksinasi dengan sangat cepat.
 
Awal bulan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras distribusi vaksin covid-19 di tingkat global yang tidak adil. Di satu sisi, beberapa negara kaya telah memvaksin sebagian besar penduduknya. Di sisi lain, lebih dari 100 negara berkembang belum memulai vaksinasi sama sekali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kecaman serupa diutarakan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa. Dia memohon agar negara kaya tidak menimbun vaksin covid-19. Pemimpin Afrika tersebut heran ada negara yang membeli vaksin hingga empat kali lipat dari jumlah yang mereka butuhkan.
 
"Mereka sengaja menimbun vaksin dan hal ini merugikan negara yang lebih membutuhkan," kata Ramaphosa dalam acara World Economic Forum (WEF) bulan lalu.
 
Sebenarnya banyak pihak telah memprediksi situasi ini sejak awal pandemi. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi vaksin virus korona,  Badan Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan program multilateral bernama COVAX. Namun, kinerja COVAX sampai saat ini masih jauh dari maksimal. 
 
Setelah mendapatkan tekanan dari berbagi penjuru, negara anggota G7 mengumumkan mereka akan meningkatkan bantuan finansial untuk COVAX. Sebelumnya, Inggris dan Kanada mengatakan, mereka akan menyumbangkan sisa vaksin yang tak terpakai melalui COVAX. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak negara kaya lain untuk memberikan 5 persen dari stok vaksin yang mereka punya kepada negara berkembang. 
 
Meskipun demikian, banyak yang meragukan janji-janji manis yang dikeluarkan negara-negara kaya tersebut. Pasalnya, beberapa anggota G7 menolak pelonggaran perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal hak paten yang dapat mempermudah  pengadaan vaksin di negara berkembang. Tidak hanya itu, perusahaan farmasi dan produsen vaksin asal negara Barat disebut-sebut enggan berbagi data dan teknologi dengan WHO.
 
"Bukan hanya memborong pasokan vaksin dunia, negara kaya juga menghalangi negara lain memproduksi vaksin," kritik Amnesty International.
 
Tidak mau menunggu belas kasihan negara Barat, negara berkembang berusaha mendapatkan vaksin dari  sumber lain. Melihat peluang tersebut, Tiongkok, Rusia dan India pun gencar menawarkan vaksin buatan mereka. Walaupun media Barat meragukan vaksin yang dibuat Tiongkok dan Rusia, banyak negara tidak punya pilihan lain karena vaksin buatan Barat sangat sulit untuk didapatkan.
 
Jika situasi ini terus berlanjut, pamor Barat di mata negara berkembang bisa makin turun. Prinsip-prinsip yang dipromosikan Barat seperti multilateralisme bisa saja dianggap sebagai omong kosong belaka. Yang paling diuntungkan adalah negara yang dianggap ‘tidak demokratis’ oleh Barat seperti Tiongkok dan Rusia.
 
Hasil dari ‘perang vaksin’ ini tergantung langkah Barat ke depannya. Apakah Barat akan terus bersikap egois dan merelakan posisi mereka digantikan Tiongkok dan Rusia? Ataukah mereka akan kembali ke prinsip multilateralisme yang selama ini mereka promosikan?
 
(WAH)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif