Pagi itu, pada 1 Februari 2021, rakyat Myanmar dikejutkan dengan berita pemimpin de facto mereka, yang dipilih lewat pemilihan, Aung San Suu Kyi, ditahan militer. Tak hanya Suu Kyi, para pemimpin sipil juga ditahan dalam kudeta militer.
Kudeta ini menandakan kemunduran demokrasi di Myanmar. Ada pro dan kontra di masyarakat atas kudeta ini. Namun, sepekan terakhir, rakyat Myanmar menyatakan perlawanan mereka atas kudeta.
Unjuk rasa besar-besaran dimulai saat sekitar 300 anggota parlemen mengeluarkan pernyataan bersama pada Sabtu, 6 Februari, menentang kudeta lalu unjuk rasa besar-besaran pun digelar.
Dalam video yang diunggah di Facebook dan dilansir Anadolu Agency, anggota parlemen menegaskan mereka adalah perwakilan rakyat. Mereka kemudian bersumpah untuk terus memperjuangkan demokrasi atas nama konstituen.
Namun sehari sebelumnya, masyarakat Myanmar menentang kudeta dengan membunyikan peralatan dapur mereka. Ini menjadi simbol perlawanan rakyat Myanmar atas kudeta yang dilakukan militer pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Bunyi-bunyian yang sengaja dibuat untuk menimbulkan keributan itu merupakan bagian dari tradisi di Myanmar untuk mengusir kejahatan atau karma buruk dengan memukul timah atau ember logam. Berarti, sama saja masyarakat Myanmar menganggap kudeta adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh militer.
Selain membuat kegaduhan, rakyat Myanmar juga menggunakan simbol salam tiga jari saat memprotes kudeta militer. Salam tiga jari ini muncul setelah adanya seruan pembangkangan sipil yang menguat di Myanmar.
Dikutip dari Mashable, salam tiga jari ini terpengaruh oleh Katniss Everdeen dalam serial The Hunger Games. Dalam film Hollywood ini, tokoh utama Katniss Everdeen melakukan pemberontakan terhadap Capitol karena hanya mementingkan kekuasaan dan jabatan.
Tak hanya rakyat sipil biasa, tenaga medis yang juga tengah membantu negara mengalahkan pandemi virus korona (covid-19) juga turut melawan militer. Mereka juga mengacungkan salam tiga jari sebagai simbol perlawanan.
Setelah 6 Februari, demonstrasi kian meluas di hampir seluruh kota di Myanmar. Naypyidaw, Yangon, dan beberapa kota besar lainnya membara oleh protes anti kudeta. Ribuan masyarakat turun ke jalan meminta militer membatalkan aksi kudeta dan membebaskan Aung San Suu Kyi.
Per Minggu, 14 Februari 2021, memasuki hari kesembilan demonstrasi. Di hari pertama protes, aksi bermula damai. Namun, memasuki hari ketiga, polisi mulai menggunakan kekerasan dalam mengatasi para pedemo.
Meriam air hingga terakhir peluru tajam diarahkan kepada para pembela demokrasi. Pedemo ditangkap, terluka, hingga kritis. Seorang pengunjuk rasa perempuan, Mya Thweh Khine dalam kondisi kritis. Ia dirawat di rumah sakit yang ada di ibu kota Naypyidaw dengan luka tembak di kepala.
"Luka serius yang diderita wanita muda ini disebabkan oleh polisi Myanmar yang menembakkan peluru tajam langsung ke arah pengunjuk rasa," kata Kepala Lab Bukti Krisis Amnesty International, Sam Dubberley.
Mya tiba-tiba terjatuh bersimbah darah saat menghindari meriam air yang ditembakkan polisi. Para pendukung demokrasi Myanmar meluncurkan pencarian penembak Mya lewat pencarian yang dilakukan di media sosial.
Meskipun sudah ada larangan dari militer, penangkapan hingga kekerasan dilakukan junta, warga Myanmar tetap melawan. Mereka ingin kembali memdapatkan kebebasan berpendapat yang direnggut secara paksa ini.
Jam malam hingga keadaan darurat yang diterapkan militer tidak digubris. "Kami tidak khawatir dengan peringatan (militer). Itulah mengapa kami turun ke jalan lagi hari ini," kata seorang guru bernama Thein Win Soe kepada kantor berita AFP.
"Alasan kecurangan pemilu untuk melakukan kudeta sama sekali tidak dapat diterima. Kami tidak mau ada kediktatoran militer," sambungnya.
Namun, tidak semua penegak hukum di Myanmar setuju dengan kudeta yang dilakukan militer. Beberapa petugas polisi di Negara Bagian Kayah malah membantu para pedemo untuk protes.
Para petugas polisi yang membelot itu menyebut diri mereka sebagai "polisi rakyat". Dukungan kepada pedemo juga diperlihatkan anggota polisi lain.
Berdasarkan video dari South China Morning Post, Kamis 11 Februari 2021, anggota kepolisian yang menghalau pedemo tiba-tiba berbalik arah memberikan perlindungan. Kejadian berlangsung ketika massa disemprot meriam air dalam aksinya. Tetapi massa tetap melakukan dan kembali disemprot meriam air, di saat itulah seorang anggota polisi mendekati pedemo dan diikuti dua anggota lain.
Kudeta juga menghasilkan berbagai sanksi dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Washington bahkan sampai membekukan aset para jenderal. Hal ini disambut baik oleh NLD dan para pedemo, namun mereka menginginkan lebih agar kekuasaan kembali ke tangan Suu Kyi.
Dunia internasional mengecam kudeta ini, namun ASEAN, sepertinya tidak bergeming. Dengan adanya prinsip 'no interference', ASEAN tidak bisa berkutik dengan kejadian ini.
Mungkin karena beberapa negara anggota ASEAN juga masih berada di bawah 'kekangan' militer sehingga enggan membantu Myanmar mendapatkan kembali demokrasinya. Sebut saja Thailand dan Kamboja. Perdana Menteri mereka berasal dari militer yang sudah sekian periode tidak diganti.
ASEAN diharapkan bisa berbuat lebih untum mengatasi tantangan di kawasan ini, tanpa harus menginterfensi kedaulatan negara anggotanya. Dialog yang inklusif diharapkan bisa menjadi jalan untuk hal tersebut.
Kami berharap, Myanmar segera pulih, dan demokrasi bisa kembali ke tangan mereka, masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
