Kelompok militan Taliban masih diragukan perubahan sikapnya. Foto: AFP
Kelompok militan Taliban masih diragukan perubahan sikapnya. Foto: AFP

Janji Moderat Taliban, Dapatkah Dipercaya?

Internasional Amerika Serikat konflik afghanistan Taliban afghanistan taliban afghanistan
Willy Haryono • 23 Agustus 2021 07:02
Jakarta: Taliban merebut Kabul dalam sebuah operasi kilat. Semua terkejut, termasuk Amerika Serikat (AS). Awalnya, AS memperkirakan Taliban baru dapat menguasai ibu kota Afghanistan dalam hitungan bulan.
 
Faktanya, Taliban mampu merebut Kabul hanya dalam kurun waktu 9 hari terhitung sejak operasi perebutan kota-kota utama di Afghanistan pada 6 Agustus 2021. Jatuhnya Kabul otomatis mengembalikan kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban, kelompok yang pernah berkuasa dengan tangan besi pada periode 1996-2001.
 
Kabul begitu mudah dikuasai, bahkan tanpa perlawanan berarti. Kaburnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada 15 Agustus seolah membukakan karpet merah bagi Taliban untuk masuk ke istana kepresidenan. ‘Kabul Has Fallen’, tulis beberapa headline media.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan kenyataan bahwa Taliban sudah berkuasa kembali, negara-negara dunia harus dapat memutuskan apakah nantinya akan mengakui pemerintahan baru di Afghanistan atau tidak. Taliban ingin diakui, seperti yang pernah diungkapkan juru bicara kantor politiknya, Mohammad Naeem. Ia mengatakan Taliban tidak mau terisolasi dan ingin menjalin hubungan internasional dengan banyak negara. Taliban mengaku ingin berubah.
 
Langkah menuju ke arah sana ditunjukkan dalam konferensi pers perdana Taliban dua hari usai tumbangnya Kabul. Jubir Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa kelompoknya akan berubah ke arah yang lebih moderat, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun terkait hak-hak perempuan -- walau tetap dalam ‘kerangka aturan Islam’.
 
Taliban berjanji akan membolehkan perempuan di Afghanistan untuk pergi ke sekolah dan bekerja, bahkan mendorong mereka untuk terlibat aktif di pemerintahan. Taliban juga mengumumkan amnesti bagi seluruh masyarakat Afghanistan, dan berjanji tidak akan membalas dendam kepada masyarakat lokal yang dulu pernah membantu misi diplomatik asing.
 
Lantas, apakah janji-janji itu dapat dipercaya? Rasanya sulit jika melihat dari fakta-fakta di lapangan sejauh ini. Bahkan, di hari yang sama Zabihullah menyampaikan janji melindungi hak-hak perempuan, terdapat laporan bahwa militan Taliban membunuh seorang wanita yang tidak memakai burkak di wilayah Takhar. Selang beberapa hari setelahnya, terdapat laporan lain yang menyebutkan bahwa Salima Mazari, salah satu gubernur perempuan di Afghanistan, telah ditangkap Taliban. Dua dugaan pelanggaran janji ini terjadi di saat Taliban belum secara resmi membentuk pemerintahan baru di Afghanistan.
 
Tidak hanya soal perempuan, Taliban juga dikabarkan merespons aksi unjuk rasa warga di beberapa kota dengan tindakan represif. Warga negara asing dan masyarakat lokal Afghanistan yang hendak mengungsi ke negara lain juga telah dipukuli Taliban dalam perjalanan menuju bandara Kabul. Aksi kekerasan semacam itu tentu jauh dari nilai-nilai moderat.
 
Sebenarnya jika dilihat lagi ke belakang, masyarakat awam mungkin merasa heran dengan perkembangan berita Taliban dalam beberapa bulan atau tahun terakhir. Taliban terlihat begitu serius menjalani dialog damai dengan perwakilan Pemerintah Afghanistan di Doha, Qatar.
 
Namun di waktu bersamaan, aksi kekerasan Taliban di Afghanistan juga tetap berlanjut. Dialog damai dan aksi kekerasan merupakan sesuatu yang kontradiktif, sehingga membuat orang bertanya-tanya, apakah Taliban tidak saling berkoordinasi? atau jangan-jangan ada kubu berbeda di dalamnya? Kubu yang mengedepankan diplomasi, dan kubu lain yang ingin berjaya melalui aksi kekerasan? Bisa jadi demikian.
 
Jika memang ada kubu-kubu berbeda di internal Taliban, apakah janji moderat itu dapat terlaksana? Bisa saja, tapi akan sangat bergantung pada sosok paling berpengaruh di Taliban nantinya. Siapa itu? Mungkin saja pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, yang diyakini akan menjadi presiden baru di Afghanistan.
 
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Mullah Abdul Ghani Baradar akan berjuang menegakkan janji moderat yang disampaikan Zabihullah Mujahid? Optimisme itu tentu ada, karena Mullah Abdul Ghani Baradar adalah kepala kantor diplomatik Taliban di Doha. Ia merupakan sosok yang selama ini memimpin upaya diplomatik Taliban di Qatar, dan juga yang menandatangani perjanjian dengan AS di era Donald Trump.
 
Katakanlah Mullah Abdul Ghani Baradar pada akhirnya dilantik sebagai presiden di Afghanistan, menjadi orang nomor satu di negara sarat konflik tersebut. Jika tidak ingin mengecewakan masyarakat Afghanistan dan komunitas internasional, ia harus mampu menjadi sosok pemersatu dan menggandeng semua kubu internal Taliban dalam upaya mewujudkan janji menuju moderasi.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif