medcom.id, Jakarta: Saat Joko Widodo memenangkan pemilihan umum presiden, perhatian dunia beralih ke Indonesia, dimana 250 juta penduduknya akan dipimpin seorang figur mirip Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Dalam masa tenggang sesudah pilpres hingga pelantikannya pada 20 Oktober mendatang, dunia memalingkan muka. Demokrasi di Indonesia dihantam pukulan keras oleh kekuatan yang sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Banyak yang berharap Joko Widodo mampu mengakhiri semua itu.
Kesuksesan pria dengan sebutan akrab Jokowi memunculkan harapan baru bagi Indonesia. Usaha dirinya dalam mengatasi gejolak politik pascapilpres akan menentukan arah Indonesia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Jokowi berada di posisi yang hampir mirip dengan Obama, dimana visi dan misinya terganjal proses politik.
Berasal dari kaum non-elite, kebangkitan Jokowi merupakan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem yang membentuk hubungan kuat antara kandidat dengan warga yang memilihnya. Kemenangan Jokowi dinilai akan mendatangkan perubahan karena rival utamanya, Prabowo Subianto, adalah sosok yang bertolak belakang. Prabowo adalah mantan jenderal yang menikahi putri mantan diktator Soeharto dan diduga sebagai dalang di balik penculikan aktivis pro demokrasi. Jika rival Jokowi itu terpilih, maka harapan menuju perubahan akan sirna, karena Indonesia kemungkinan kembali dipimpin presiden dengan gaya politik strongman-style.
Pada akhir September, koalisi parlemen yang dipimpin Prabowo mendorong Undang-Undang Pilkada yang mengakhiri pemilihan kepala daerah secara langsung. Mereka menyebut pilkada langsung menghabiskan banyak biaya dan rentan korupsi. Hampir 80 persen warga Indonesia tidak setuju dan menolaknya. RUU Pilkada terbaru juga dikecam sejumlah kelompok HAM dan grup antikorupsi.
Sejak diterapkan pada 2005, pilkada langsung memungkinkan figur seperti Jokowi untuk mendulang dukungan warga, sehingga dirinya dapat menantang kekakuan politik ortodoks di Indonesia. Masyarakat berharap UU Pilkada dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan. Namun jika usaha itu gagal dan UU Pilkada tetap berlaku, maka para pemimpin daerah di masa mendatang akan dipilih melalui parlemen. Sistem itu dikhawatirkan membuat pemimpin hanya bertanggung jawab pada partai politik pengusung, bukan terhadap warga di daerahnya.
Sebagai Wali Kota Solo dan Jakarta, Jokowi kerap muncul di jalanan, terkadang untuk meyakinkan warga pinggiran untuk pindah atau sekadar mengobrol. Kunjungan dadakan ini - dikenal dengan blusukan - merupakan aspek yang menggambarkan Jokowi. Dengan turun langsung ke lapangan, ia mendapat gambaran nyata mengenai masalah rakyat, untuk kemudian langsung dicarikan solusinya. Sebagian pihak menilai blusukan hanya pencitraan, sebagian lainnya sebagai strategi mendalam Jokowi dalam mengatasi berbagai tantangan bangsa.
Aturan UU Pilkada terbaru dinilai akan mengganggu upaya Jokowi dalam mendorong perubahan. Namun, langkah oposisi yang sangat tidak populer itu juga memungkinkan Jokowi membangun koalisi kuat, dan mengembalikan demokrasi Indonesia ke jalan yang benar.(The Globe and Mail)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
