Selama tiga tahun berturut-turut perang terjadi di berbagai kawasan di dunia dan tak ada titik terangnya.
Pekan lalu, Sidang Majelis Umum PBB kembali dilakukan. Dalam sidang setahun sekali ini, salah satu dewan di bawah PBB, yakni Dewan Keamanan (DK) PBB mendapatkan kritik dari banyak pihak.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama di tingkat internasional adalah kebuntuan dalam pengambilan keputusan Dewan. Kebuntuan ini, yang sebagian besar disebabkan oleh hak veto dari lima anggota tetap, bukanlah hal baru dan telah menjadi sinonim kelumpuhan bagi PBB dalam banyak kesempatan.
Kritikan untuk Dewan Keamanan kemarin mulai dari reformasi DK PBB, hingga lambannya dewan ini dalam mengambil keputusan untuk ‘menjaga keamanan dunia’. Dewan Keamanan PBB dinilai terlalu berpihak pada salah satu negara dalam mengambil keputusan.
Contoh saja, ketika kudeta Myanmar terjadi, semua negara itu berusaha untuk menggagalkan kudeta. Tapi tidak terjadi di dua perang lainnya, yakni perang Rusia-Ukraina dan Gaza.
Di perang Rusia-Ukraina, Rusia tentu saja berusaha menyelamatkan diri, dengan menggunakan veto yang mereka punya. Dan tak hanya itu, Negeri Beruang Merah ‘di back-up’ oleh Tiongkok, sekutunya.
Sementara untuk perang Gaza, Amerika Serikat (AS) mati-matian membela sekutunya, Israel. Perang dengan hampir 42 ribu jiwa melayang itu, hingga 7 bulan berlangsung belum ada keputusan yang mengikat agar gencatan senjata terjadi.
Keberpihakan para negara anggota tetap DK PBB atau yang dikenal sebagai P-5 membuat banyak negara anggota PBB lainnya geram. Katanya kita punya hak yang sama dalam kehidupan, nyatanya, di organisasi sebesar PBB, hak kita untuk membuat dunia lebih aman, direnggut oleh negara-negara besar yang tamak, egois dan rakus.
Sebenarnya, apa sih itu DK PBB? DK PBB adalah salah satu dari 6 organ utama PBB, dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Piagam PBB menentukan bahwa DK dapat bertindak atas nama seluruh negara anggota PBB lainnya (pasal 24). Serta seluruh anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan DK (pasal 25).
Hal ini merupakan perbedaan utama DK dengan Majelis Umum (MU). Resolusi MU bersifat non-binding walaupun diputuskan seluruh negara anggota, sementara keputusan DK bersifat mengikat walaupun hanya diputuskan oleh sejumlah negara.
Tugas Dewan Keamanan adalah memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui cara-cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau syarat-syarat penyelesaian.
Menurut Hukum Internasional Oppenheim: Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Keanggotaan tetap Dewan Keamanan diberikan kepada lima negara berdasarkan pada pentingnya mereka setelah Perang Dunia II ." Kadang-kadang disebut sebagai P5, anggota tetap Dewan Keamanan memiliki peran unik yang telah berkembang seiring waktu.
Negara P5 ini antara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris dan Prancis.
Dalam pidatonya di SMU PBB pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sekali lagi mendesak para anggota tetap DK PBB untuk mengambil tindakan konkret. Ia meminta agar DK PBB segera menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dalam perangnya di wilayah Palestina.
“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.
“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” sambungnya.
Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.
Sekarang, perang di kawasan Timur Tengah meluas hingga ke Lebanon, Iran, dan lain sebagainya. Kalau Dewan PBB tidak bisa tegas menjalankan tugas seperti namanya, Dewan Keamanan yang bisa menjaga ketertiban dunia, lantas diganti saja.
Kalau gitu, kita ganti saja jadi ‘Dewan Keamanan Kepentingan Suatu Negara’. Rasa-rasanya memang lebih pas dan cocok dengan apa yang mereka lakukan saat ini, karena hanya mampu mengamankan kepentingan mereka dan sekutunya saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
