Mampukah Moratorium Jadi Senjata Terakhir Mengakhiri Penyiksaan TKI

Fajar Nugraha 20 Februari 2018 17:28 WIB
perlindungan wni
Mampukah Moratorium Jadi Senjata Terakhir Mengakhiri Penyiksaan TKI
Ilustrasi: Metrotvnews.com
Jakarta: Kematian Adelina Jemirah (sebelumnya disebut Adelina Lisao) yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, menyulut kemarahan banyak pihak. Namun kasus Adelina seperti mengulang kembali kasus yang sebelumnya pernah terjadi.
 
Adelina meninggal pada 11 Februari 2018, setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Dia ditemukan tidur di teras rumah majikannya dengan luka lebam di sekujur tubuh.
 
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, bahkan mengeluarkan wacana moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Namun rencana ini masih sebatas wacana.

(Baca: Dubes Rusdi Inginkan Moratorium TKI ke Malaysia).
 
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa moratorium itu bisa saja terwujud. Tetapi tidak berarti seketika bisa menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia.
 
"Bisa saja terwujud karena moratorium itu merupakan keputusan sepihak. Tetapi sebenarnya moratorium itu bisa berfungsi kuat, karena dapat lebih memberikan kesempatan untuk membenahi tata kelola pengiriman tenaga kerja baik di Indonesia dan Malaysia," jelas Iqbal, kepada Medcom.id, Selasa 20 Februari 2018.
 
"Adapun pembenahan ini sebenarnya sudah berjalan, karena malaysia melakukan sistem direct hiring. Tetapi agar moratorium ini bisa memmbuahkan hasil, harus ada exit strategy dari moratorium ini yang jelas," tuturnya.
 
Bagi Iqbal, apabila moratorium dilakukan tanpa jelas maka kejadian di Timur Tengah akan terulang kembali. Bahkan masuknya TKI ilegal ke Malaysia bisa makin deras jika ada moratorium ini.
 
"Kondisi di Malaysia tidak bisa disamakan dengan Timur Tengah. Perkiraan kita TKI di Malaysia jumlahnya mencapai tiga juta jiwa, setengah diantaranya merupakan ilegal," imbuh Iqbal.
 
Fakta lain yang harus diperhatikan adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia sangatlah panjang. Hal itu yang membuat kesulitan pengawasan terhadap TKI ilegal yang melintas. 
 
Opsi moratorium tentu harus dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengkhawatirkan jika diterapkan, kebocoran pengiriman TKI akan tetap terjadi.
 
"Opsi moratorium harus dipertimbangkan masak-masak karena jika hanya dilakukan sepihak atau unilateral bisa memicu tingginya angka penempatan unprocedural dan trafficking ke Malaysia," tegas Wahyu.
 
"Moratorium ke (Arab) Saudi aja masih bocor apalagi ke Malaysia. Harus benar-benar disiapkan mekanisme pengawasannya kalo mau moratorium dan Malaysia juga setuju. Kalau tidak, Malaysia tetap nekat keluarkan working permit (izin kerja)," pungkasnya.
 
Iqbal kembali menambahkan bahwa pihaknya yakin kalau Malaysia memiliki keinginan yang sama terkait sikap terhadap TKI. Kalau ada kasus seperti ini tentunya Malaysia merasa malu.
 
Kemenlu pun pada hari ini 20 Februari 2018, sudah memberikan nota diplomatik kepada Kedutaan Malaysia di Jakarta. Nota diplomatik itu dikeluarkan untuk menyuarakan keprihatinan atas apa yang dialami oleh Adelina.
 
Masih banyak hal yang perlu disempurnakan selain moratorium TKI ini. Salah satu yang menjadi perhatian dari Migrant Care adalah keseriusan diplomasi perlindungan TKI terhadap Malaysia. "Selama ini diplomasi kita terhadap Malaysia kedodoran," ucapnya.
 
Di mata Wahyu, diplomat Indonesia yang bertugas di Malaysia masih bekerja reaktif, belum pro aktif. Adapun pekerjaan rumah yang harus dilakukan di dalam negeri adalah mengefektifkan pengawasan rekrutmen mulai di tingkat desa. Tak ketinggalan pula perbaharui nota kesepahaman atau MoU perlindungan pekerja rumah tangga migran dengan Malaysia.




(FJR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id