Meskipun Perdana Menteri Inggris David Cameron telah mengakui bahwa ia diuntungkan oleh pendirian perusahaan bayangan Panama, survei memperlihatkan bahwa PM Cameron memiliki tanggung jawab moral terkait bocoran dokumen itu.
Separuh lebih perusahaan yang disebut dalam dokumen firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang dibocorkan itu terdaftar di teritori Inggris yang ada di luar Inggris, 110 ribu berada di Kepulauan Virgin, Inggris.
Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan tidak lama sebelum dokumen itu dibocorkan sebagian besar warga Inggris menginginkan tindakan atas pengemplangan pajak.
"77 persen warga Inggris dewasa setuju bahwa Cameron punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa teritori Inggris di luar negeri setransparan mungkin," sebut jajak pendapat dari Global Witness, seperti dikutip VOA Indonesia, Sabtu (9/4/2016).
Aktivis senior Global Witness, Rachel Owens mengatakan pihaknya menyerukan transparansi.
"Kami menyerukan penyusunan sebuah daftar yang menunjukkan dan memaparkan pemilik sesungguhnya semua perusahaan yang berkantor di semua tempat penghindaran pajak Inggris," imbuh Owens.
Perusahaan-perusahaan bayangan di luar negeri itu memungkinkan orang-orang kaya menyembunyikan keuntungan gelap atau menghindari pembayaran pajak. Tapi perusahaan itu juga mengikis uang, khususnya merugikan negara-negara yang lebih miskin.
"Salah satu kasus besar kami menunjukkan dalam lima kesepakatan rahasia yang dilakukan di Republik Demokratik Kongo (DRC), USD1,4 miliar hilang lewat perusahaan-perusahaan asing," tutur Owens.
"Dan (jumlah) ini dua kali lipat anggaran kesehatan dan pendidikan DRC," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
