NEWSTICKER
Menteri Myanmar Kyaw Tint Swe (kiri) hadir dalam pembacaan putusan di Pengadilan Kriminal Internasional, di Den Haag, Belanda. Foto: AFP
Menteri Myanmar Kyaw Tint Swe (kiri) hadir dalam pembacaan putusan di Pengadilan Kriminal Internasional, di Den Haag, Belanda. Foto: AFP

Rohingya di Myanmar Masih Berisiko Terancam Genosida

Internasional myanmar rohingya
Arpan Rahman • 24 Januari 2020 12:07
Den Haag: Muslim Rohingya tetap ‘berisiko serius diterpa genosida’ di Myanmar. Hal ini disampaikan dalam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional.
 
Pengadilan PBB, yang berbasis di Den Haag, Belanda, memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah mendesak demi melindungi Rohingya dari penganiayaan dan kekejaman.
 
Dalam putusan pada Kamis, itu juga menyerukan negara Asia Tenggara --,juga dikenal sebagai Burma,-- untuk menjaga bukti dugaan kejahatan terhadap Rohingya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengadilan Internasional, badan tertinggi untuk perselisihan antarnegara, saat ini sedang mempertimbangkan gugatan terhadap Myanmar yang diluncurkan oleh negara Afrika, Gambia, negara mayoritas Muslim.
 
Gambia menuduh Myanmar yang mayoritas beragama Budha melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948.
 
Ini menjadi kasus genosida ketiga yang diajukan di Den Haag sejak Perang Dunia Kedua. Putusan Kamis hanya mengurus permintaan Gambia agar tindakan awal dikenakan terhadap Myanmar.
 
Pengadilan memutuskan Myanmar harus "mengambil semua langkah dalam kekuasaannya untuk mencegah semua tindakan" yang dilarang berdasarkan konvensi 1948 dan harus melaporkan kembali dalam waktu empat bulan.
 
Pemerintah negara itu juga diperintahkan supaya memberikan pengaruh terhadap militer dan sejumlah kelompok bersenjata lainnya buat mencegah "pembunuhan anggota-anggota kelompok itu, yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius kepada para anggota kelompok itu, yang dengan sengaja menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang dimaksudkan untuk menghasilkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. "
 
"Pengadilan berpendapat bahwa Rohingya di Myanmar tetap sangat rentan," kata Abdulqawi Yusuf, hakim ketua pengadilan.
 
Lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat Myanmar setelah tindakan keras pimpinan militer pada 2017, dan dipaksa masuk ke kamp-kamp di seberang perbatasan di negara tetangga Bangladesh.
 
Penyelidik PBB sebelumnya mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan geng Rohingya dengan ‘niat genosida’.
 
Kekejaman itu sudah menghancurkan reputasi internasional pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 karena memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di bawah junta yang berkuasa di Myanmar.
 
Dalam sebuah artikel untuk Financial Times pada Kamis, menjelang putusan pengadilan, Suu Kyi mengakui bahwa kejahatan perang "mungkin telah dilakukan oleh anggota militer negaranya.
 
"Kejahatan perang yang mungkin dilakukan oleh anggota dinas pertahanan akan dituntut melalui sistem peradilan militer kita," tulisnya, dikutip dari Sky News, Jumat, 24 Januari 2020.
 
"Tidak pernah mudah bagi angkatan bersenjata untuk mengakui kepentingan diri sendiri dalam pertanggungjawaban bagi anggota mereka, dan kemudian menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penuntutan yang sebenarnya," lanjutnya.
 
Namun, Suu Kyi juga menuduh pelbagai kelompok HAM dan beberapa pengungsi membuat "pernyataan yang tidak terbukti" dan menyajikan "gambaran yang menyimpang" dalam laporan mereka.
 
"Sistem peradilan internasional mungkin belum dilengkapi untuk menyaring informasi yang menyesatkan sebelum bayang-bayang tuduhan terjadi di seluruh negara dan pemerintah," katanya.
 
Pada 2017, Suu Kyi mengklaim krisis di negara bagian Rakhine sedang terdistorsi oleh 'segunung es besar kesalahan informasi'.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif