Laporan internal departemen etika UNRWA itu termasuk tuduhan pelanggaran seksual, nepotisme dan diskriminasi.
Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan kepada AFP, Selasa, 30 Juli 2019 lewat surat elektronik, bahwa mereka telah membuat kontribusi tahunan sebesar USD22,5 juta atau setara Rp315 miliar ke UNRWA. Namun, Bern menuturkan bahwa mereka hanya menangguhkan setiap kontribusi tambahan untuk UNRWA. Padahal lembaga tersebut sudah dalam krisis akibat pemotongan dana dari Amerika Serikat (AS).
Nantinya, mereka akan meninjau kembali pendanaan kontribusi tambahan jika temuan para penyelidik PBB hasilnya positif.
Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl menolak mengomentari secara rinci laporan internal tersebut sementara penyelidikan PBB tengah berlangsung. Namun, dalam dokumen tersebut diungkapkan mengenai pelanggaran etika yang serius, termasuk melibatkan Krahenbuhl.
"Swiss sangat mementingkan tata kelola organisasi internasional yang baik," kata Kemenlu Swiss. Mereka menambahkan UNRWA mitra multilateral penting bagi Swiss.
Namun, Menteri Luar Negeri Ignazio Cassis pada Mei lalu menyebut UNRWA bagian dari masalah di Timur Tengah. Pasalnya, mereka dianggap hanya memberikan harapan tidak realistis di antara warga Palestina untuk kembali setelah 70 tahun berada dalam konflik dan pengasingan.
UNRWA didirikan pada 1948, usai 700 ribu orang Palestina diusir dan melarikan diri dari tanah mereka. Mereka menyediakan layanan sekolah dan medis penting bagi jutaan pengungsi miskin yang tersebar di Lebanon, Yordania, Suriah, dan wilayah Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
