Dalam pemungutan suara di House of Commons, hanya 293 anggota parlemen yang menyatakan dukungannya untuk rencana pemilu dini. Jumlah tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan PM Johnson.
Alhasil parlemen pun dibekukan atas permintaan pemerintahan PM Johnson hingga 14 Oktober mendatang. Dilansir dari AFP, pembekuan ini memberikan kesempatan bagi PM Johnson untuk merencanakan langkah selanjutnya. Juru bicara House of Commons John Bercow mengecam pembekuan parlemen.
Sebelumnya PM Johnson mengaku akan mencoba menawarkan perjanjian baru kepada Uni Eropa. Namun jika pada akhirnya perjanjian itu tak terwujud, PM Johnson akan tetap menyuguhkan Brexit di tenggat waktu yang telah disepakati, yakni 31 Oktober.
Brexit, atau Britain Exit, adalah istilah keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa.
PM Johnson menegaskan tidak akan memohon perpanjangan tenggat waktu kepada UE. Ia bahkan pernah berkata dirinya "lebih baik mati di selokan" ketimbang harus memohon UE untuk memperpanjang tenggat waktu Brexit hingga tahun depan.
Sementara sejumlah anggota parlemen Inggris, baik Partai Konservatif (Tory) ataupun Partai Buruh, khawatir London akan mengalami bencana perekonomian jika keluar dari keanggotaan UE tanpa menyepakati perjanjian apapun.
Pemerintahan PM Johnson telah mengalami pukulan telak usai mundurnya dua tokoh utama. Mereka adalah Jo Johnson, anggota parlemen yang merupakan adik PM Johnson, dan Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Amber Rudd.
Rudd mengaku mundur karena menilai PM Johnson terlihat berkeinginan kuat untuk mengeluarkan Inggris dari keanggotaan UE tanpa menyepakati perjanjian apapun.
"Pemerintah menghabiskan begitu banyak energi untuk 'No Deal,' tapi saya tidak melihat semangat di level semacam itu dalam usaha berdialog dengan Uni Eropa," tulis Rudd di Twitter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
