Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib (tengah). (Foto: Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa).
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib (tengah). (Foto: Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa).

Vanuatu Susupkan Benny Wenda ke PBB, RI Kecam Keras

Internasional papua vanuatu indonesia-pbb
Fajar Nugraha • 30 Januari 2019 12:15
Jenewa: Vanuatu tiba-tiba saja memasukkan nama pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dalam delegasi mereka. Nama Benny masuk dalam delegasi yang melakukan kunjungan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
 
Tindakan Vanuatu ini dilakukan saat kunjungan pada Jumat 25 Januari 2019. Padahal saal itu kunjungan kehormatan pihak negara pasifik itu dalam rangka pembahasan Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di Dewan HAM.
 
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Trans Papua Tak Akan Berhenti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui Komisi Tinggi HAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu,” tegas Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam situs resmi Perwakilan Tetap RI, 29 Januari 2019.
 
“Menurut keterangan kantor Komisi Tinggi HAM, tanpa sepengetahuan mereka, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor komisi tinggi pada Jumat, 25 Januari 2019. Kunjungan kehormatan ini dilakukan dalam rangka pembahasan UPR (Universal Periodic Review) Vanuatu di Dewan HAM,” imbuh Dubes Hasan.
 
Bahkan nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor Komisi Tinggi HAM pun menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.
 
“Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI,” ujar Dubes Hasan.
 
Benny Wenda menemui Direktur Dewan HAM PBB Michelle Bachellet pada Jumat. Dalam pertemuannya, dia menyerahkan petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat.
 
Usai pertemuan dengan Bachelet, Benny menuduh bahwa warga Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya satu-satunya cara agar didengar adalah melalui petisi ini.
 
Ketika bersama Bachelet, Benny menjelaskan peristiwa yang terjadi di Nduga menurut versi dia. 16 orang tewas terbunuh akibat ulah kelompok kriminal bersenjata pada 1 dan 2 Desember 2018. Tetapi menurut Benny Wenda, korban dibunuh oleh militer Indonesia.
 
Baca juga: Total 16 Jenazah Korban Penembakan di Nduga Dievakuasi.
 
Mereka yang tewas adalah warga sipil pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak. Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidimenilai tuduhan Benny Wenda tidak berdasar. Menurutnya, Benny Wenda tidak bisa memberikan bukti atas tuduhannya.
 
“Dia tidak bisa memberikan bukti atas apa yang dituduhkannya. Organisasi Papua Merdeka yang justru membunuh warga sipil,” tutur Aidi.
 
Kelompok kriminal yang berada di balik insiden ini menuduh para pekerja sipil itu sebagai militer Indonesia. Hingga kini kelompok itu masih bersembunyi di hutan Papua.
 


 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif