perjanjian MLA RI-Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke-11
perjanjian MLA RI-Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke-11

RI-Rusia MoU Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana

Internasional nota kesepahaman rusia
Medcom • 13 Desember 2019 21:32
Moskow:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Federasi Rusia di Moskow.
 
Menurut Yasonna, perjanjian MLA RI-Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke-11 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (ASEAN, Australia, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, dan Swiss).
 
Perjanjian MLA RI-Rusia merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa dan menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal ini mengingat Indonesia-Rusia memiliki sejarah panjang hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak hampir 70 tahun lalu," kata Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2019.
 
Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun ekonomi.Belakangan, kata yasonna, Rusia menjadi tujuan ekspor kopi dan buah-buahan dari Indonesia.
 
Selain itu, pada 2018 Indonesia juga telah mengekspor kapal cepat produksi Banyuwangi ke Rusia. Sementara itu, nilai investasi Rusia di Indonesia juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku bisnis dari Rusia dan Indonesia pada 1 Agustus 2019 lalu.
 
Demikian pula dalam bidang pariwisata di mana kunjungan wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya, terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang penting untuk ditingkatkan, termasuk kerja sama di bidang hukum.
 
Penandatanganan perjanjian MLA ini sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum, seperti perjanjian MLA yang baru saja ditandatangani ini.
 
"Perjanjian MLA RI-Rusia terdiri dari 23 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan," ujar Yasonna.
 
Adapun ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.
 
Menurut Yasonna, perjanjian MLA RI-Rusia terwujud melalui proses perundingan selama dua tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muzhar.
 
Pascapenandatanganan perjanjian ini, Menkumham berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya, Indonesia-Rusia juga dijadwalkan akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Simplikasi Visa pada awal 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.
 
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Rusia yang telah membantu dan memudahkan serta menjadikan Perjanjian MLA ini terwujud," ujar Yasonna.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif