RI Minta UE Setop Pelabelan Bebas Minyak Sawit
Ilustrasi. Ant/IGGOY EL FITRA.
Jenewa: Delegasi Indonesia di World Trade Organization (WTO) kembali mempermasalahkan dua kebijakan Uni Eropa yang akan menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 negara anggota Uni Eropa.

Hambatan dari Uni Eropa adalah RED II yaitu pelarangan penggunaan bahan bakar biofuel yang bersumber dari kelapa sawit, serta kebijakan pelabelan bebas minyak sawit (palm oil free labelling) pada berbagai produk konsumen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan swasta di Uni Eropa.

Wakil Tetap RI di Jenewa Hasan Kleib menegaskan bahwa metode pelabelan sukarela Uni Eropa telah menciptakan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Hal ini dirasa tidak adil karena mendiskriminasi produk impor dari produk domestik, kondisi yang dilarang dalam perjanjian WTO.


Baca: Indonesia tak Ingin Kelapa Sawit Dibuat Kampanye oleh UE

"Indonesia kembali meminta Uni Eropa untuk berhenti mempraktikkan pelabelan bebas-minyak sawit," kata Hasan dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa kepada Medcom.id, Senin 19 November 2018.

Ia menambahkan bahwa argumentasi Uni Eropa terkait dengan penerapan kebijakan pelabelan sukarela bersifat ambigu dan cenderung menyesatkan karena tidak menyertakan bukti ilmiah yang konkret akan adanya dampak negatif terhadap kesehatan dari penggunaan minyak kelapa sawit.

Menanggapi protes Indonesia, Uni Eropa berjanji untuk melakukan konsultasi dengan anggota WTO yang terkena dampak negatif dari kebijakan RED II. 

Keprihatinan Indonesia terhadap kebijakan tersebut mendapat dukungan dari anggota WTO lainnya seperti Malaysia, Honduras, Kolombia dan Thailand. 



(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id