Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam pertemuannya dengan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya, Hasan Kleib.
"Sejauh ini, ILO sering melibatkan Pemerintah RI dalam pembahasan penyusunan standar internasional kerja layak di berbagai sektor yang selanjutnya menjadi rujukan penyusunan kebijakan tenaga kerja bagi negara-negara di tingkat nasional," kata Dubes Hasan, seperti keterangan tertulis dari Perwakilan Tetap RI di Jenewa kepada Metrotvnews.com, Sabtu 29 April 2017.
"Hal tersebut merupakan pengakuan terhadap kuatnya komitmen dan peran Pemerintah RI terhadap terciptanya kerja layak, baik di tingkat nasional, regional maupun global," lanjut dia.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berperan dalam penyusunan guidelines kerja layak di sektor pariwisata dan perhotelan di tingkat global.
ILO juga telah mengindikasikan akan melibatkan Indonesia dalam penyusunan guidelines kerja layak di zona ekspor yang akan dibahas pada akhir tahun 2017 mendatang. Saat ini, Indonesia juga menjabat sebagai salah satu deputy member dari Governing Body (GB) ILO yang memiliki mandat untuk membahas dan menyusun berbagai program dan kegiatan ILO.
Salah satu wujud keberhasilan kerja sama RI-ILO adalah pelaksanaan pertemuan regional ILO ke-16 untuk kawasan Asia-Pasifik di Bali, pada tanggal 6-9 Desember 2016. Hasil pertemuan tersebut, Bali Declaration, saat ini bahkan menjadi rujukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ILO dalam mewujudkan kerja layak di negara-negara kawasan Asia-Pasifik.
Serahkan surat penunjukan
Selain itu, Dubes Hasan juga menyerahkan Surat Penunjukan dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada Direktur World Trade Organization (WTO), Roberto Azevedo sebagai tanda bahwa ia resmi menjadi Perwakilan Tetap RI untuk WTO.
"Indonesia sangat memiliki peranan strategis di WTO, antara lain sebagai koordinator G33, yaitu koalisi anggota WTO yang memperjuangkan kepentingan petani kecil, juga sebagai salah satu pemain kunci menjelang KTM WTO ke-11 di Argentina pada Desember 2017 nanti," kata Azevedo.
Duta Besar Hasan Kleib (kiri) bersama Dirjen WTO, Roberto Azevedo.
Dubes Hasan menanggapi positif pernyataan dari Azevedo ini dan menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil peranan konstruktif guna mendukung penyelenggaraan KTM WTO ke-11.
"Keseluruhan peranan ini merupakan proses pembangunan dengan memperhatikan berbagai hasil yang telah dicapai pada KTM Bali dan Nairobi," tutur mantan Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI ini.
Baik Azevedo maupun Dubes Hasan, menggarisbawahi sentralitas sistem perdagangan multilateral untuk terus dijaga dan mengedepankan aspek transparansi non-diskriminasi dan inklusifitas.
Dalam kaitan ini, anggota-anggota WTO memiliki kewajiban untuk memastikan sentralitas sistem perdagangan multilateral sebagai pendorong perekonomian global.
Azevedo juga berkeinginan untuk dapat terus menjalin kerja sama dengan Indonesia serta mendorong Indonesia, sebagai salah satu negara besar, untuk berkontribusi secara aktif dan positif pada keseluruhan proses di WTO.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
