Veronica Koman. (Foto: MI/Angga Yuniar).
Veronica Koman. (Foto: MI/Angga Yuniar).

RI Sebut Laporan PBB Soal Veronika Koman Tak Berimbang

Internasional pbb
Sonya Michaella • 18 September 2019 02:51
Jenewa: PTRI Jenewa menyayangkan adanya laporan bersama lima Special Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB mengenai Veronika Koman (VK) pada 16 September 2019 di Jenewa. Laporan tersebut dianggap tidak berimbang.
 
“Laporan (News Release) tersebut dipandang tidak berimbang, tidak akurat dan hanya fokus pada satu aspek HAM,” sebut pernyataan PTRI Jenewa yang diterima Medcom.id, Selasa 17 September 2019.
 
Lebih lanjut, NR tersebut tidak mencerminkan secara menyeluruh upaya Indonesia untuk terus menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik secara damai dan kesetaraan di hadapan hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkait NR tersebut, PTRI Jenewa telah menjelaskan terkait perkembangan penanganan, termasuk kebijakan pencabutan pembatasan internet telah dilakukan Pemerintah Indonesia seiring dengan telah kondusifnya situasi di Papua, kepada Kantor Divisi Prosedur Khusus HAM KTHAM sebagai penghubung kerja SPMH dan Pelapor Khusus HAM PBB.
 
Terkait penanganan tindak rasisme, Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengadili para tersangka.
 
Berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks dan kebencian oleh Veronika Koman (VK), jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai pembela HAM (Human Rights Defender) namun lebih kepada sebagai tindakan individu yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan hoaks yang menimbulkan provokasi dan menyebabkan situasi kerusuhan.
 
PTRI Jenewa akan terus bekerja sama dengan para Pemegang Mandat dan Pelapor Khusus PBB dalam menjalankan mandatnya dan akan ikut menjaga martabat kerjanya. SPMH adalah mekanisme HAM PBB yang dibentuk berdasarkan mandat yang disetujui oleh negara-negara anggota PBB.
 
Ditegaskan pula, Indonesia selalu aktif mendukung kerja SPMH agar mandat dilakukan secara penuh dan bertanggung jawab sehingga semua pihak menghormati mandat tersebut dan membantu negara-negara PBB dalam mewujudkan kewajiban HAM-nya.
 
Khusus mengenai pembela HAM, Indonesia memainkan peranan kunci di Dewan HAM PBB dalam memajukan resolusi Pembela HAM agar sesuai dengan Deklarasi Pembela HAM PBB dan juga pandangan KTHAM bahwa pembela HAM bisa termasuk aparat pemerintah dan sipil.
 

(ADN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif