Indonesia Dorong Akses Adil atas Sumber Daya Antariksa
Ketua Delegasi RI, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Foto: PTRI Wina).
Wina: Indonesia mendorong pentingnya peningkatan akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Hal ini bertujuan agar sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi kebutuhan negara-negara berkembang.
 
Seruan tersebut disampaikan Ketua Delegasi RI, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, tanggal 20-21 Juni 2018.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAPAN dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Pertama pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.
 
"Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk Geo-Stationary Orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan bahwa kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai," kata Thomas pada Rabu 20 Juni 2018.
 
Dia menambahkan, UNISPACE+50 merupakan momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai. Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah adanya akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, tidak adanya pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa (non-appropriation), dan tidak adanya militerisasi antariksa (non-militarization).
 
Pada kesempatan tersebut telah dilakukan endorsement atas rancangan resolusi 'Space as a driver of sustanaible development' untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum PBB ke-73 tahun 2018.
 
Resolusi tersebut pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda 'Space2030' dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.
 
Dalam kesempatan terpisah, Dubes/Watap RI Wina, Dr. Darmansjah Djumala, mengatakan bahwa peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS. Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut.
 
"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," kata Djumala, dalam keterangan tertulis PTRI Wina yang diterima Medcom.id, Jumat 22 Juni 2018.
 
Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station (ISS) yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari AS, Jerman dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.
 
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala LAPAN dan dihadiri oleh wakil dari LAPAN, Mabes TNI AU, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI/PTRI Wina.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id