"Gerakan boikot bukan langkah yang tepat. Yang benar adalah gerakan mempromosikan keberlangsungan dan improvisasi," tuturnya dalam jumpa pers di Institute France Indonesia, Jakarta, Kamis 29 November 2018.
Dia menyadari bahwa isu kelapa sawit sangat krusial bagi ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain pihaknya harus mempromosikan aturan keberlangsungan lingkungan.
"Aturan ini untuk memerangi deforestasi," imbuhnya.
Ia menambahkan pihaknya menerima semua yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk keberlangsungan kelapa sawit. "Moratorium, promosi sertifikasi dalam keberlangsungan minyak sawit, semuanya kami terima," ucapnya.
Dia mengakui banyak perdebatan mengenai kelapa sawit karena beberapa lembaga swadaya masyarakat atau anggota Parlemen Uni Eropa yang mengajukan amandamen dan meminta untuk sanksi atau pelarangan kelapa sawit.
"Namun kami pikir ini tidak benar. Yang benar adalah bagaimana menambah teknik untuk menciptakan sertifikasi hijau untuk kasus ini," pungkas dia.
Parlemen Uni Eropa mengusulkan untuk melarang kelapa sawit Indonesia, baik itu hasil kebun maupun produk turunannya. Alasannya karena kerusakan lingkungan.
Meski demikian, beberapa ahli mengatakan Uni Eropa melihat adanya persaingan besar antara minyak kelapa sawit dengan produk unggulan mereka, seperti rapesheet atau minyak bunga matahari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
