Pedemo rompi kuning di Prancis yang menentang kenaikan BBM. (Foto: AFP).
Pedemo rompi kuning di Prancis yang menentang kenaikan BBM. (Foto: AFP).

Presiden Prancis Balik Melawan, Rompi Kuning Terpecah

Internasional prancis politik prancis
Arpan Rahman • 07 Februari 2019 19:08
Paris: Setelah hampir tiga bulan protes, gerakan rompi kuning Prancis, yang menolak kepemimpinan formal atau afiliasi politik kini terbelah atas pertanyaan apakah akan memasuki politik praktis. Dalam artian, mereka masih ragu akankah mengikuti pemilu.
 
Gerakan warga ini sudah memaksa kebijakan pertama Presiden Emmanuel Macron dicabut. Sejauh ini, lima kelompok terpisah muncul dengan rencana bertarung dalam pemilihan mendatang -- baik pemilihan parlemen Eropa pada bulan Mei, atau pemilihan lokal Prancis tahun depan.
 
Satu jajak pendapat baru-baru ini menyiratkan sebuah daftar dapat mengumpulkan 13 persen suara Perancis untuk pemilihan Eropa -- terutama menarik para pemilih dari partai-partai ekstrem kanan dan ultra kiri dari Marine Le Pen dan Jean-Luc Melenchon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bertarung dalam pemilu?
 
"Kami tahu kami tidak bisa tetap berada di alun-alun selamanya," kata Come Dunis, kandidat salah satu partai yang baru dibentuk, Citizens Initiative Rally.
 
"Kami tidak bisa berdemonstrasi setiap hari Sabtu. Kami harus memasuki sistem pemilu," sambungnya, seperti disitir dari laman BBC, Kamis 7 Februari 2019.
 
Dunis berada di urutan kedua dalam daftar partai untuk pemilihan Eropa. Transformasi dari gerakan protes ke partai politik, katanya, adalah tentang "membalik keadaan soal elit politik yang telah membenci kita selama 40 tahun."
 
"Kami akan menunjukkan bahwa orang-orang yang menganggur dan operator truk forklift dapat duduk berdampingan dengan para teknokrat dan birokrat di Brussel," katanya.
 
Rompi kuning sejauh ini menarik kekuatan dari keanekaragaman dan luasnya daya tarik mereka.
 
Tanpa pemimpin nasional yang diakui, serangkaian tuntutan yang kohesif, atau bahkan pandangan politik yang disepakati, itu adalah gerakan yang sulit bagi pemerintah Prancis untuk bernegosiasi. Hingga Macron akhirnya menawarkan lebih banyak konsesi daripada yang diperkirakan banyak orang pada awalnya.
 
Mengapa mengubah formula?
 
Rompi kuning dipaksa untuk diorganisasi atau mati, menurut Olivier Costa, direktur penelitian National Centre for Scientific Research Prancis.
 
"Mereka terpojok," katanya.
 
"Partisipasi (dalam protes) menurun, dan pemerintah tidak akan menyetujui permintaan utama mereka untuk pemilihan baru atau lebih banyak referendum, sehingga mereka menemukan diri mereka terus memprotes -- tanpa mengetahui untuk apa, atau ke mana tujuan mereka," lanjutnya.
 
Tetapi Costa percaya bahwa hambatan yang sama pada pengaruh mereka di jalanan akan menghambat mereka dalam politik pemilu.
 
Alasannya tidak ada pemimpin rompi kuning yang memiliki pengetahuan, kualitas atau sumber daya untuk menjadi pemimpin politik yang kuat. "Mereka tidak pandai berbicara atau menulis, mereka tidak kaya seperti Trump, mereka tidak memiliki jaringan atau koneksi," katanya.
 
Mereka menemukan bahwa di luar sistem itu susah buat memiliki banyak dampak politik di Prancis, menurut pendapat dia.
 
Macron akan jadi pemenang?
 
Keragaman gerakan telah menyebabkan masalah dalam mengorganisir diri menjadi satu blok politik tunggal. Dan beberapa kelompok memiliki daftar kebijakan yang koheren.
 
Tetapi bahkan jika kandidat rompi kuning menang hanya 7-8 persen suara dalam pemilu Eropa, Olivier Costa berpendapat bahwa yang kalah sebenarnya adalah yang ekstrem kanan, yang bagi mereka itu akan menjadi "bencana".
 
"Pemenang utama jelas Presiden Macron," katanya.
 
"Tugas besarnya adalah untuk berada di depan ekstrem kanan dalam pemilu itu -- dan dengan menggiring Gilet Jaunes, dia akan unggul."
 
Risiko yang secara tidak sengaja membantu Presiden Macron adalah salah satu alasan mengapa beberapa rompi kuning memboikot rencana memasuki politik tradisional. Yang lain percaya itu juga akan melemahkan gerakan itu sendiri.
 
"Daftar ini hanya akan melayani kekuatan eksekutif," kata Benjamin Cauchy, salah seorang pendiri gerakan yang berbasis di Toulouse.
 
"Sedangkan di gerakan, ada orang-orang dari kiri, ekstrem kiri, kanan, ekstrem kanan -- semua bersatu dalam keinginan bersama untuk memiliki lebih banyak keadilan fiskal dan sosial -- mereka tidak akan bisa menyepakati masalah-masalah seperti migrasi," cetusnya.
 
"Jika mereka ingin terdaftar, mereka harus memilih sisi politik, dan ini akan mengarah pada perpecahan jaune gilet," ungkapnya.
 
Tokoh rompi kuning lain yang telah menjadi terkenal secara nasional, Jason Herbert, mengatakan telah menolak dua permintaan bergabung dengan daftar partai baru.
 
Dia percaya para pengunjuk rasa tidak ingin berkomitmen untuk politik dan tujuan mereka adalah untuk membujuk perwakilan Perancis yang ada agar mengambil keputusan politik tertentu.
 
Bagaimana Macron merespons?
 
Presiden Macron telah mencoba membendung rasa tidak puas di negara itu dengan apa yang disebutnya "debat nasional" -- serangkaian pertemuan lokal di seluruh Prancis demi membahas reformasi politik, ekonomi, dan sosial.
 
Peringkat jajak pendapatnya naik dan dia telah mengesampingkan reformasi yang menyatukan banyak rompi kuning: membuatnya lebih mudah bagi warga negara demi memicu referendum tentang isu-isu utama.
 
Tetapi dia menyarankan agar "bertanya kepada warga negara kita apakah mereka setuju" dengan beberapa perubahan konstitusi yang dipilih oleh pemerintah, seperti mengurangi jumlah anggota parlemen di parlemen Prancis, atau membatasi jumlah syarat yang dapat mereka layani.
 
"Ada risiko debat akan membuat frustrasi," kata Said Ahamada, seorang anggota parlemen untuk partai Macron, LREM, di Marseille.
 
"Kami tidak bisa menjawab harapan rakyat Prancis," akunya. "Dan 18 bulan setelah pemilihan, mereka tidak sabar. Masyarakat Prancis semakin kurang percaya pada para pemimpin politiknya," keluhnya.
 
Jadi, apakah itu berarti bahwa para pemimpin Prancis harus takut pada gerakan-gerakan seperti Gilets Jaunes, yang berusaha mengubah negara dari luar sistem politiknya?
 
Olivier Costa mengatakan tidak. "Prancis adalah demokrasi lama dan orang-orang kritis terhadap lembaganya," katanya kepada saya. "Tapi ini bukan Musim Semi Arab dan ini bukan kediktatoran."
 
"Ada jajak pendapat di awal gerakan ini yang mengatakan bahwa 80 persen orang Prancis berpikir itu positif dan menarik. Itu tidak berarti 80 persen orang Prancis siap untuk Gilet Jaune menjadi presiden berikutnya," pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif