Rabu 6 September malam waktu Spanyol, koalisi pro kedaulatan berhasil meloloskan undang-undang referendum. UU referendum diloloskan kendati muncul keberatan dari anggota parlemen oposisi, yang mengeluhkan bahwa prosedur resmi parlemen telah diabaikan.
Undang-undang tersebut disahkan dengan 72 suara, setelah 52 anggota parlemen oposisi keluar dari majelis di Barcelona. Mereka keluar untuk memprotes persidangan yang berlangsung penuh kegaduhan selama 11 jam.
Diloloskannya UU referendum dikecam pemerintah Spanyol, yang sekali lagi bertekad melakukan segala cara melalui kekuatan hukum dan politik demi menghentikan pemungutan suara pada 1 Oktober mendatang.
Seperti dikutip Guardian, Kamis 7 September 2017, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memerintahkan pengacara pemerintah mengajukan gugatan ke pengadilan konstitusional Negeri Matador, agar referendum pemungutan suara bisa dibatalkan.
Kantor kejaksaan umum Spanyol juga sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk melawan para pejabat parlemen Catalonia -- termasuk ketuanya, Carme Forcadell. Mereka dinilai sudah melanggar perintah pengadilan sebelumnya yang melarang langkah legislatif menuju kemerdekaan.
Separatis Catalonia bersikeras bahwa kawasan timur laut yang kaya sumber daya tersebut memiliki hak politik, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasibnya sendiri.
Tapi Madrid menentang kemerdekaan, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap konstitusi.
Wakil PM Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, menggambarkan kejadian di parlemen Catalonia sebagai pengkhianatan "memalukan dan sia-sia" mengenai demokrasi dan konstitusi Spanyol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
