Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib. (Foto: Dok. PTRI Jenewa)
Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib. (Foto: Dok. PTRI Jenewa)

Dubes RI Sebut Hak Papua Dijamin Konstitusi

Internasional pbb Menuju Papua Damai
Sonya Michaella • 13 September 2019 12:06
Jenewa: Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa Hasan Kleib kembali menegaskan bahwa hak Papua seutuhnya dijamin oleh konstitusi negara. Hak tersebut adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul.
 
"Kedua kebebasan ini dijamin oleh konstitusi. Kejadian rasisme yang kemudian mendorong adanya demonstrasi telah diatasi oleh aparat keamanan secara profesional," kata Hasan ketika mewakili Indonesia dalam uji debat publik negara calon anggota Dewan HAM, dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa kepada Medcom.id, Jumat 13 September 2019.
 
Hasan juga menekankan, perlunya memperhatikan keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Soal aspirasi referendum, ia menjelaskan bahwa referendum telah dilaksanakan pada 1969 dan disahkan hasilnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB No, 2504/1969 yang bersifat final.
 
"Sesuai hukum internasional, referendum telah sah dilaksanakan dan final. Karena itu, tidak akan pernah mungkin ada referendum ulang," ucapnya.
 
Debat yang diwakili Hasan ini merupakan uji coba bagi negara kandidat Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Indonesia bersaing dengan Irak, Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall untuk memperebutkan empat kursi.
 
Indonesia yang merupakan negara pertama yang menjadi anggota Dewan HAM tahun 2006, terus memperkuat kerja samanya dengan mekanisme HAM PBB. Salah satunya adalah kunjungan Pelapor Khusus HAM pada Februari 2018 silam.
 
Hasan kembali memaparkan sejumlah kemajuan HAM di Tanah Air, termasuk tantangan yang dihadapi serta komitmen dan strategi dalam mengatasinya.
 
"Sebagai kandidat anggota Dewan HAM, Indonesia akan terus menerapkan pendekatan inklusif dan melibatkan para pemangku kepentingan. Konstitusi Indonesia mengatur dengan tegas hak dan kebebasan," tuturnya.
 
Di tingkat kawasan, Indonesia merupakan mitra pemajuan HAM, seperti di ASEAN dan OKI, serta megadakan dialog HAM bilateral dengan berbagai pihak seperti Norwegia, Rusia, Iran dan Uni Eropa.
 
Pemungutan suara akan dilakukan pada 16 Oktober mendatang di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup atau secret ballot.

 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif