Abbas akan mendorong negara anggota UE untuk melakukan respons terukur berkaitan dengan langkah Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia juga akan menyatakan kembali komitmen Palestina untuk melanjutkan proses perundingan damai di kawasan Timur Tengah yang sempat terhenti.
"Abbas merasa Keputusan Presiden AS Donald Trump telah mengubah aturan permainan yang ada. Dia berharap UE memberikan respons terukur dengan mengakui Palestina," kata Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki dalam wawancara dengan AFP yang dilansir pada Senin, 22 Januari 2018.
"Jika UE ingin menjadi aktor penting dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Kalian harus memperlakukan Israel dan Palestina secara adil. Kalian harus mengakui Palestina sebagai negara berdaulat," lanjutnya.
Sebelumnya, beberapa diplomat UE menyatakan pengakuan kedaulatan tidak akan dibahas dalam pertemuan dengan delegasi Palestina. Sebagai gantinya, para diplomat UE akan menawarkan sebuah perjanjian asosiasi kepada Pemerintah Palestina.
"Kami tentunya menanggapi serius tawaran tersebut. Tapi, hal ini tidak bisa menggantikan tuntutan kami," tegasnya.
Pekan ini, Wakil Presiden AS Mike Pence melakukan tur ke kawasan Timur Tengah untuk membahas situasi terakhir di kawasan. Sebagai bentuk protes, Pemerintah Palestina menolak untuk melakukan pertemuan dengan politisi Partai Republik itu.
"AS harus mengerti bahwa Palestina, Negara-Negara Arab atau negara lain tidak akan menerima rencana perdamaian yang tidak mencakup status Yerusalem, pemukiman ilegal Israel dan pengungsi Palestina," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
