Dalam sebuah demonstrasi di Istana Presiden, para pengunjuk rasa -- yang membawa bendera Polandia dan Uni Eropa -- menuntut hak veto atas rancangan undang-undang tersebut. RUU itu disponsori partai Law and Justice (PiS) yang berkuasa.
Setelah perdebatan sengit, RUU tersebut disahkan majelis Polandia, yang telah memicu salah satu demonstrasi terbesar sejak partai tersebut berkuasa pada akhir 2015.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, mantan perdana menteri Polandia, meluncurkan serangan terhadap Presiden Andrzej Duda, meminta diadakannya pertemuan darurat dengan jajaran kabinet demi mencegah sebuah "krisis politik."
"Situasi saat ini, termasuk di tingkat internasional, sangat serius. Dan itulah sebabnya saya meminta tindakan serius dan mitra serius. Mari kita coba, Pak Presiden," cetus Tusk, seperti dikutip The Express, Senin 24 Juli 2017.
Tusk menilai langkah PiS yang ingin menjadikan MA di bawah kendali pemerintah "bertentangan dengan standar dan nilai-nilai Eropa," serta berisiko membuat Polandia menjadi negara marjinal.
RUU tersebut memberikan hak kepada anggota parlemen dan menteri kehakiman untuk menunjuk jajaran hakimnya sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
