Kedua negara juga meminta Kepala Urusan Pelucutan Senjata PBB Izumi Nakamitsu untuk memberi pengarahan DK PBB dalam upaya mendesak Washington mempertimbangkan kembali rencana pengembangan rudal tersebut.
Dilansir dari Al Jazeera, Kamis 22 Agustus 2019, Rusia dan Tiongkok juga ingin negara-negara anggota DK PBB mendukung desakan ini demi kesejahteraan kawasan. Mereka menyebut, rencana AS merupakan ancaman perdamaian internasional.
Sebelumnya, Rusia menuduh AS seolah sengaja meningkatkan tensi militer dengan melakukan uji coba rudal jarak menengah. Uji coba dilakukan beberapa pekan usai AS mengakhiri perjanjian senjata Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia.
AS mengaku telah menguji coba rudal tipe darat yang sebelumnya dilarang di bawah perjanjian INF. Perjanjian itu disepakati AS dan Uni Soviet pada 1987.
Rudal itu telah diluncurkan di Pulau San Nicolas oleh Angkatan Laut AS. Peluncuran ini merupakan pertanda bahwa Washington ingin meningkatkan kemampuan misil jarak menengah.
Uji coba rudal AS ini sesungguhnya dilarang dalam kerangka INF di mana jenis rudal AS tersebut adalah rudal berbasis darat dengan jarak antara 310 dan 3.400 mil atau setara dengan 498 hingga 5.471 kilometer.
Rudal yang diuji AS merupakan versi dari rudal jelajah Tomahawk yang berkemampuan nuklir. Berbeda dengan AS, Rusia menegaskan akan tetap mempertahankan moratorium pada sistem rudal jenis tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
