Dubes Hasan Kleib (kiri) menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Beijing dan Traktat Marrakesh kepada Direktur WIPO Francis Gurry di Jenewa, Swiss, 28 Januari 2020. (Foto: PTRI Jenewa)
Dubes Hasan Kleib (kiri) menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Beijing dan Traktat Marrakesh kepada Direktur WIPO Francis Gurry di Jenewa, Swiss, 28 Januari 2020. (Foto: PTRI Jenewa)

Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual

Internasional Kekayaan Intelektual
Willy Haryono • 29 Januari 2020 08:00
Jenewa: Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, secara resmi menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual (Beijing Treaty) kepada Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Francis Gurry. Penyerahan dilakukan di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss, Selasa 28 Januari 2020.
 
Beijing Treaty adalah perjanjian multilateral tentang pertunjukan audiovisual yang disepakati pada 26 Juni 2012. Perjanjian ini mengatur hak kekayaan intelektual untuk pertunjukan audiovisual, serta memperluas hak-hak para pelaku pertunjukan.
 
Penyerahan instrumen ratifikasi Beijing Treaty kali ini memiliki arti yang sangat penting. Berkat ratifikasi Indonesia sebagai negara ke-30, maka Traktat Beijing mulai berlaku 3 bulan dari disampaikannya notifikasi ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Traktat Beijing memberikan pengakuan atas hak moral dan ekonomi pelaku pertunjukan audiovisual, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan serta kompensasi dari penggunaan karya-karya kreatif mereka. Ratifikasi Beijing Treaty oleh Indonesia menjamin bahwa pelaku pertunjukan Indonesia memiliki memiliki hak yang sama dengan pelaku pertunjukan di negara-negara anggota WIPO yang telah meratifikasi Traktat ini.
 
"Perkembangan teknologi saat ini terjadi dengan pesat, kala pertunjukan audiovisual tidak hanya dapat dinikmati secara langsung di televisi publik, namun juga melalui TV berbayar dan internet," kata Dubes Hasan Kleib, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 29 Januari 2020.
 
"Pemberian perlindungan bagi pelaku pertunjukan sangat penting dalam pembangunan kreativitas nasional, karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat," sambungnya.
 
Di saat yang sama, Dubes Hasan Kleib juga menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Marrakesh Treaty yang disepakati pada 27 Juni 2013 ini merupakan penambahan atas traktat internasional di bidang hak cipta.
 
Marrakesh Treaty memiliki dimensi kemanusiaan dan pembangunan sosial yang jelas dengan tujuan utama menciptakan seperangkat standar batasan dan pengecualian untuk kepentingan penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini memperkenalkan batasan dan pengecualian terkait produksi, distribusi, dan pembuatan karya cetak agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas.
 
Ratifikasi Beijing Treaty dan Marrakesh Treaty merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan kekayaan intelektual dan kepastian perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan audiovisual di Indonesia dan juga menjamin pemanfaatan pengecualian hak cipta bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif