Konferensi Perubahan Iklim di Katowice, Poland.
Konferensi Perubahan Iklim di Katowice, Poland.

Indonesia Dorong Fleksibilitas Penerapan Perjanjian Paris

Internasional ktt perubahan iklim
Dheri Agriesta • 14 Desember 2018 06:45
Katowice: Fleksibilitas penerapan Perjanjian Paris menjadi pembahasan yang cukup alot menjelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 UNFCCC. Indonesia menyatakan dukungan agar penerapan setiap pasal Perjanjian Paris lebih fleksibel.
 
Sebagian besar negara berkembang ingin penerapan Perjanjian Paris, khususnya terkait transparansi aksi dan dukungan lebih fleksibel. Sementara, negara maju yang memiliki sistem lebih matang tak masalah dengan aturan ketat Protokol Kyoto.
 
Ketua National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC dan Ketua Negosiator Nur Masripatin menyebut Indonesia mendukung fleksibilitas ini. Nur mengatakan, negara berkembang memerlukan ruang dalam menyusun metodologi dan pelaporan target Nationally Determined Contribution (NDC).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kita juga tidak mengharapkan fleksibilitas selebar-lebarnya, tapi kita ingin proses bertahap menuju perbaikan metodologi dan detail pelaporan aksi dan dukungan melalui Vehicleyang ditetapkan Perjanjian Paris, misalnya dalam transparansi report yang juga masih diperdebatkan antara aksi dan dukungan apakah setiap tahun atau dua tahun," kata Nur di Katowice, Polandia, Kamis, 13 Desember 2018.
 
Nur melihat beberapa negara maju tak terlalu serius dalam pembahasan di COP24 UNFCCC. Beberapa negara maju sibuk mempertanyakan permintaan negara berkembang untuk lebih fleksibel dalam metodologi penerapan dan pelaporan.
 
Tapi, di lain sisi negara maju tak ingin transparan melaporkan dukungan yang telah, dan akan diberikan ke negara berkembang. Nur menduga perdebatan masalah fleksibilitas bakal alot hingga penutupan.
 
Negara maju, kata dia, juga mendorong negara berkembang memberikan kontribusi penyerapan karbon yang sama meski memiliki keterbatasan dalam pendanaan, teknologi, dan kapasitas.
 
“Kalau begini caranya, negara maju masih belum dapat secara serius membantu negara berkembang agar dapat memenuhi kontribusinya sesuai dengan janji dalam NDC masing masing," kata Nur.
 
Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi KLHK Joko Prihatno mengatakan fleksibilitas diatur dalam Pasal 13 paragraf 1 dan paragraf 12 Perjanjian Paris.
 
“Selama tidak bertentangan dengan pasal tersebut dapat dijalankan sebagai kerangka transparansi oleh negara anggota," kata Lead Negosiator Indonesia untuk Kerangka Transparansi di COP24.
 
Pada Pasal 13 paragraf 1 disebutkan kerangka transparansi dalam aksi dan dukungan dapat diterapkan dan harus disesuaikan perbedaan kapasitas berdasarkan pengalaman kolektif. Sedangkan paragraf 12 menyebut negara maju memberikan technical expert review kepada negara berkembang untuk mencapai NDC, memerhatikan perkembangan dan konsistensi informasi yang disampaikan, dan memberikan fleksibilitas sesuai kapasitas negara berkembang.
 

 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif