Kuasa Usaha Misi Uni Eropa untuk ASEAN, Lucas Cibor. Foto: Medcom.id/Lucas Cibor.
Kuasa Usaha Misi Uni Eropa untuk ASEAN, Lucas Cibor. Foto: Medcom.id/Lucas Cibor.

Uni Eropa Anggap Sawit Tak Pengaruhi Hubungan dengan ASEAN

Marcheilla Ariesta • 08 Agustus 2019 17:46
Jakarta: Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia, dan salah satu isu yang dibahas adalah kelapa sawit.
 
Kuasa Usaha Misi Uni Eropa untuk ASEAN, Lucas Cibor, berharap kedua pemimpin dapat mencari solusi untuk masalah tersebut. 
 
"Kami (Uni Eropa) berharap kedua pemimpin akan keluar dan merangkul kebijakan kami tentang bahan bakar berkelanjutan, dan menunjukkan pemahaman penuh mengenai metodologi dan perhitungan yang telah kami perkenalkan," tuturnya, di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Cibor, pihaknya telah memberikan beberapa opsi kesepakatan dan kebijakan mengenai sawit kepada Indonesia dan Malaysia.
 
"Kami sedang mencari cara untuk menjelaskan pebawaran kami sejauh ini, yang pada dasarnya mensubsidi beberapa jenis bahan bakar nabati dan produksi bahan bakar nabati sebagai alternatif bahan bakar yang tidak berkelanjutan," tuturnya.
 
Meski demikian, Cibor mengatakan sawit merupakan isu antara Uni Eropa dengan dua negara ASEAN, yakni Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, dia menuturkan bahwa permasalahan sawit tak berpengaruh pada hubungan Uni Eropa dan ASEAN.
 
"Saya pikir ASEAN-Uni Eropa sepakat bawah itu (kelapa sawit) tidak boleh masuk sebagai topik diskusi tentang hubungan keduanya Itu pada dasarnya adalah posisi kami yang menurut saya disetujui oleh negara-negara ASEAN," terang dia.
 
Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad di Malaysia, pada Kamis, 8 Agustus 2019. Ada sejumlah hal yang akan dibahas dengan Mahathir, di antaranya soal diskriminasi kelapa sawit.
 
"Mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita, itu yang utama," ungkap Jokowi.
 
Kebijakan Delegated Act milik Uni Eropa dianggap mendiskriminasi minyak sawit dari jenis minyak nabati lainnya. Minyak sawit dinilai tidak dikelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berbasis kelestarian lingkungan.  
 
Indonesia bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam CPOPC menganggap Delegated Act sebagai kompromi politik Uni Eropa untuk mengisolasi, dan menyingkirkan minyak sawit dari sektor energi terbarukan. Tujuannya, menguntungkan minyak produksi Uni Eropa dan minyak nabati terbarukan lain yang kurang kompetitif.
 
Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa ke-22 di Brussels, Januari lalu, terus menyuarakan protesnya untuk melawan diskriminasi terhadap sawit.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif