Kementerian Luar Negeri Prancis mengaku "sangat menyesalkan" eksekusi massal oleh Saudi dan meminta semua pemimpin di kawasan untuk bekerja keras menghindari konflik sektarian.
"Prancis menentang hukuman mati di semua tempat dan dalam situasi apapun," lanjut Kemenlu Prancis.
Jerman melontarkan komentar serupa: "Eksekusi (ulama) Nimr Baqr al-Nimr meningkatkan kekhawatiran kami mengenai ketegangan di kawasan," kata juru bicara Kemenlu Jerman kepada AFP, Minggu (3/1/2016). "Eksekusi mati ini adalah hukuman tak berprikemanusiaan yang kami tentang dalam kondisi apapun."
Berhati-hati dalam melindungi kerja sama perdagangan dan investasi dengan Saudi, Inggris tetap menegaskan sikap oposisi terhadap hukuman mati. Namun, Inggris menghindari menyinggung nama al-Nimr.
"Inggris menentang hukuman mati di semua negara dalam kondisi apapun," kata Kemenlu Inggris, dengan menyebut Menlu Philip Hammond secara berkala menyinggung masalah hak asasi manusia dengan Menlu beberapa negara sahabat.
Tobias Ellqood, Menteri untuk Timur Tengah, mengatakan pemerintah Inggris telah mengekspresikan "kekecewaan atas eksekusi massal" kepada pejabat Saudi dan dia juga mengaku "terganggu atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dalam 24 jam terakhir."
Sejumlah kritikus mendesak Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk berbicara langsung terkait eksekusi Saudi. Grup HAM Reprieve mengatakan Inggris "tidak boleh menutup mata atas kekejaman tersebut."
Nimr adalah ulama Syiah yang memimpin protes anti-pemerintahan di Saudi pada 2011. Saudi mengeksekusi mati dirinya karena dinilai terbukti bersalah atas kejahatan terorisme.
Kematian Nimr memicu kemarahan Syiah, terutama di Iran, di mana pendemo merusak gedung Kedutaan Besar Saudi di Teheran. Perusakan berujung pada putusnya hubungan diplomatik antara Saudi dengan Iran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
