Cavusoglu hendak menggalang dukungan dari warga Turki yang tinggal di Belanda, menjelang referendum pada 16 April mendatang. Referendum itu akan menentukan perluasan pemerintahan di Turki.
"Otoritas Turki telah mengancam memberikan sanksi. Hal itu mempersulit adanya solusi," ucap pernyataan pemerintah Belanda, seperti dikutip AFP.
"Untuk alasan itu, Belanda akan mencabut izin kepada pesawat menteri (Turki) untuk mendarat," lanjutnya.
Sejumlah menteri Turki sedang bergerak ke beberapa negara Eropa untuk menggalang dukungan suara "iya" untuk referendum. Jika referendum berakhir dengan kemenangan "iya," maka kekuasaan seorang presiden Turki akan lebih luas dari saat ini.
Belanda adalah rumah bagi 400 ribu orang asal Turki. Belanda menegaskan tidak keberatan akan adanya perkumpulan atau acara terkait referendum Turki.
Namun Negeri Kincir Angin menegaskan, acara kampanye yang hendak dipimpin Menlu Turki "tidak dapat dibiarkan karena akan menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat kami."
"Siapapun yang hendak menggelar acara kampanye harus mengikuti instruksi dari otoritas relevan demi ketertiban dan keamanan publik," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
