Merkel, yang akan mencalonkan diri sebagai kanselor untuk periode keempat dalam pemilihan umum pada September, menerima gelombang kritik karena mengizinkan lebih dari satu juta imigran memasuki Jerman dalam dua tahun terakhir.
Dalam wawancara dengan jurnalis asal Suriah yang datang ke Jerman pada 2015, Merkel menjawab pertanyaan mengenai pandangan pemerintah terhadap para imigran dan pengungsi.
"Kami berharap orang-orang yang datang ke sini untuk mematuhi aturan kami," ungkap Merkel, seperti dikutip AFP, Minggu 2 April 2017.
Merkel menegaskan para imigran dan pengungsi yang baru tiba harus memahahami nilai-nilai liberal Jerman modern, seperti toleransi, keterbukaan, kebebasan beragama dan berpendapat.
Ia meminta warga Jerman untuk menunjukkan keterbukaan terhadap krisis keimigrasian. "Kita hanya mengetahui sedikit hal tentang Suriah, begitu juga mengenai Irak atau negara-negara di Afrika. Kita harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk belajar lebih banyak," kata Merkel.
Keimigrasian dan keamanan akan menjadi isu utama dalam pemilu mendatang. Partai anti-imigran, AFD, diyakini akan memasuki parlemen Jerman.
.jpg)
Merkel menyapa imigran yang baru tiba di Jerman. (Foto: AFP)
Muslim di Jerman
Untuk mencoba meredakan ketegangan di kalangan pendukung CDU -- partai Merkel -- wakil ketua Julia Kloeckner menyerukan adanya aturan yang lebih ketat terhadap penceramah Muslim dan larangan pendanaan masjid dari luar negeri.
Sebagian besar Muslim di Jerman memiliki latar belakang Turki, dan sejumlah masjid di negara tersebut juga didanai pemerintahan Ankara.
Kloeckner juga meminta adanya semacam pendataan publik untuk mendata semua masjid yang ada di Jerman, lengkap dengan informasi sponsor dan pemberi dananya. Aturan ini juga meliputi hak bagi Muslim dalam mendapatkan penasihat agama di penjara, rumah sakit dan rumah perawatan.
Mitra koalisi CDU sekaligus rival, SPD, menolak ide tersebut. "Menurut saya, proposal itu tidak sejalan dengan konstitusi Jerman," sebut Wakil Ketua SPD Olaf Scholz kepada media grup Funke, yang mengatakan aturan baru tidak seharusnya dibuat hanya untuk satu komunitas agama.
Kepala Dewan Islam di Jerman, Burhan Kesici, mengatakan proposal CDU sebagai populis dan membuat seluruh Muslim di negaranya berada di bawah kecurigaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News