Dua rekan koalisi pemerintah, Partai Progresif dan Partai Kemerdekaan, sepakat menyerahkan jabatan PM kepada menteri pertanian Sigurdur Ingi Johannsson, 33, dari Progresif.
Ia menggantikan Sigmundur David Gunnlaugsson, 41, yang mengundurkan diri di tengah desakan kuat dari masyarakat yang kesal karena namanya muncul di Panama Papers yang berisi sekitar 11,5 juta dokumen finansial.
"Kami berharap dapat menggelar pemilu musim gugur mendatang," kata Johannsson kepada awak media, seperti dilansir AFP, Rabu (6/4/2016). "Kami juga berharap hal ini dapat mengembalikan stabilitas negara," sambung dia.
Presiden Olafur Ragnar Grimsson, yang akan pensiun pada Juni mendatang setelah berkuasa selama 20 tahun, akan menerima penunjukkan Johansson.
Sebelum ada skandal Panama Papers, pemilu Islandia dijadwalkan berlangsung April 2017.
Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen berukuran hingga 2,6 terabyte yang didapatkan seorang sumber anonim dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Panama Papers ini kemudian disebarkan ke beberapa media dunia oleh organisasi The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada 3 April.
Klien menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk menyimpan uang mereka via rekening atau perusahaan bayangan (offshore account/company). Salah satu tujuan dari pembuatan offshore ini adalah untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
ICIJ mengatakan Panama Papers berisi data keuangan 140 politikus dan tokoh dunia, serta lebih dari 200 ribu perusahaan bayangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
