Menlu Retno Marsudi  dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 26 Februari 2019. (Foto: Kemenlu RI)
Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 26 Februari 2019. (Foto: Kemenlu RI)

Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi dan Pembangunan

Internasional pbb ham diplomasi luar negeri
27 Februari 2019 11:17
Jenewa: Indonesia adalah mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan RI sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (DHAM) Sesi ke-40 di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Selasa 26 Februari 2019.
 
Dalam pernyataannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa situasi HAM dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Berbagai konflik dan instabilitas telah meningkatkan pelanggaran HAM.
 
Menlu Retno menekankan bahwa kepentingan politik sesaat di berbagai pelosok dunia telah mengurangi nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan inklusivitas di masyarakat, yang merupakan nilai-nilai penting HAM. Secara khusus, Menlu RI menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar bagi rakyat Palestina juga masih belum didapatkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di Palestina, kebebasan dan HAM dasar rakyat belum dipenuhi, oleh karena itu Indonesia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina," tegas Menlu Retno.
 
Menlu Retno menyampaikan bahwa menghadapi situasi HAM dunia seperti saat ini, tidak ada pilihan, selain semua negara berkontribusi untuk membuat situasi HAM global lebih baik. Dalam kaitan inilah, Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2020-2021, yang pemilihannya akan dilakukan pada bulan November 2019.
 
"Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota pendiri (founding Member) Dewan HAM PBB, Indonesia akan aktif berkontribusi memajukan HAM, memberikan semangat baru, sinergi, dan energi dalam pemajuan HAM Global," tutur Menlu Retno, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.
 
Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Pertama, Semua negara harus berkontribusi memperkuat Dewan HAM agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya, dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif, dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.
 
"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," jelas Menlu Retno.
 
Kedua, kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan harus diperkuat, agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan. Menlu Retno memberikan contoh kawasan Asia Tenggara, seperti berbagai langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.
 
"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara," sebut Menlu Retno.
 
Ketiga, perlunya peningkatan kerja sama efektif dan konstruktif antara pemerintah, institusi HAM nasional dan masyarakat sipil. Badan dan organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar HAM di masyarakat.
 
Menlu Retno menegaskan tidak ada negara yang tidak memiliki catatan HAM. Namun demikian, hal ini tidak boleh menjadi halangan untuk terus memajukan HAM. Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan komitmen tinggi dan berbagai langkah Indonesia untuk terus memajukan perlindunganHAM di tingkat nasional.
 
Di sela Sesi ke-40 Sidang Dewan HAM, Menlu Retno juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dalam rangka memperoleh dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan periode 2020-2022. Menlu Retno melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Deputi PM Equatorial Guinea, Menlu Australia, Georgia, Czech Republic, Norway, Myanmar, Polandia, Islandia, Azerbaijan, Maladewa, Belgia dan Swedia. Menlu RI juga bertemu dengan, Menteri Pembangunan Irlandia, dan Deputi Menlu Makedonia Utara.
 
Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri (founding Member) Dewan HAM PBB dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM pada 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.
 
Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran, yang akan memperebutkan empat kursi.
 
Baca:Indonesia Optimistis Terpilih Anggota Dewan HAM PBB
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif