Perpanjangan dilakukan setelah kelompok Taliban merebut kendali Afghanistan pada 15 Agustus lalu.
"Menyerukan semua kubu di Afghanistan dan komunitas internasional untuk berkoordinasi dengan UNAMA dalam implementasi mandat demi memastikan keselamatan, keamanan dan kebebasan bergerak bagi seluruh personel PBB dan asosiasinya di seantero negeri," ungkap resolusi terbaru DK PBB mengenai Afghanistan, dilansir dari laman Yeni Safak, Sabtu, 18 September 2021.
Resolusi juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres untuk melapor ke DK PBB pada akhir Januari 2022 mengenai "rekomendasi strategis dan operasional mandat UNAMA terkait perkembangan politik, keamanan, dan sosial" di Afghanistan.
Guterres juga diminta memberikan laporan rutin setiap bulan kepada DK PBB mengenai situasi di Afghanistan.
Organisasi Human Rights Watch (HRW) memuji perpanjangan mandat UNAMA. Namun mereka mengatakan UNAMA "perlu berada di Afghanistan untuk jangka waktu yang tak ditentukan demi mengawasi dan menginvestigasi dugaan-dugaan aksi kekerasan."
"Hanya ada sedikit bukti yang mengindikasikan Taliban akan mematuhi aturan HAM internasional, terutama seputar hak perempuan," tutur Louis Charbonneau, Direktur PBB di internal HRW.
"UNAMA perlu secara berkala melaporkan dugaan pelanggaran aksi kekerasan, dan di waktu bersamaan membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan masyarakat Afghanistan," sambungnya.
Baca: DK PBB Desak Taliban Izinkan Warga Tinggalkan Afghanistan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
