Paus Fransiskus bekerja keras untuk memperbaiki hubungan dengan negara Komunis itu. Namun, tawarannya bertentangan dengan upaya Presiden AS, Donald Trump untuk mendorong tema kebebasan beragama melawan Tiongkok dalam kampanyenya untuk masa jabatan kedua.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, negaranya mengecam penganiayaan terhadap semua orang yang beragama di Tiongkok. Ia menuliskan banyak negara menyatakan 'jijik' pada pelanggaran hak asasi manusia.
"Vatikan membahayakan otoritas moralnya, jika itu memperbaharui kesepakatan," ujar Pompeo di Twitter, dilansir dari AFP, Selasa, 22 September 2020.
Sekitar 12 juta umat Katolik Tiongkok selama beberapa dekade terpecah antara asosiasi yang dikelola pemerintah, atau gereja tidak resmi yang setia pada Vatikan.
Gereja 'bawah tanah' itu mengakui otoritas paus. Karena hal tersebut, diduga mereka sering dianiaya oleh pemerintah Tiongkok. Sementara asosiasi pemerintah, pendetanya dipilih oleh Partai Komunis.
Setelah melalui negosiasi bertahun-tahun, pada 2018 Vatikan menandatangani perjanjian 'sementara' dengan Tiongkok. Isinya hingga kini belum dipublikasikan.
Namun, beberapa hal baru yang paling penting adalah Beijing dan Vatikan memiliki suara dalam menunjuk uskup Katolik.
Dalam langkah bersejarah awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Vatikan secara terbuka bertemu di kegiatan internasional. Ini adalah pertemuan pertama kalinya dalam tujuh dekade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
