Pada Rabu malam, Moskow memutuskan menunjuk kantor regional oposisi mereka dan Yayasan Anti-Korupsi (FBK) sebagai ekstremis. Mereka juga dilarang bekerja di Rusia.
Kementerian Luar Negeri AS menyebut tindakan tersebut sangat mengganggu. Menurut Washington, langkah itu bagian dari pola pembatasan hak-hak dasar di Rusia.
Dalam wawancara radio, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan tanggapan AS itu menunjukkan tingkat campur tangan Washington dalam urusan Moskow.
"Bisakah Anda bayangkan melihat reaksi instan dari Departemen Luar Negeri terhadap keputusan domestik atau internal lainnya di negara lain?" kata Zakharova dalam wawancara tersebut.
"Kemudian dalam beberapa jam mereka membuat pernyataan khusus. Ini berarti mereka terlibat secara politik dalam kasus ini," imbuhnya, dikutip dari AFP, Kamis, 10 Juni 2021.
AS, kata Zakharova, terlihat menunjukkan semangat politik karena Rusia 'menyentuh' yang mereka awasi. "Mereka (AS) mendukung secara politik dan lainnya," tudingnya.
Jaksa Rusia pada April lalu telah meminta agar organisasi Navalny diberi label ekstremis. Ia mengatakan kelompok tersebut merencanakan pemberontakan dengan dukungan dari Barat.
Keputusan pengadilan itu mengakhiri segala perjuangan Navalny dalam membangun jaringan politik luas untuk menantang kepemimpinan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang telah berkuasa sejak 1999--baik sebagai presiden maupun perdana menteri.
FBK didirikan sejak 10 tahun lalu. Organisasi ini menargetkan para pejabat pemerintahan senior dengan cara membagikan video yang menjelaskan dengan detail seluruh tuduhan korupsi terhadap mereka.
Navalny dan kantornya juga mengatur jalannya protes anti-Kremlin dan melakukan strategi Smart-Voting, sebuah proyek untuk mendukung kandidat yang paling memungkinkan untuk mengalahkan calon dari Kremlin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
