Obama juga mengatakan, dia mendukung upaya pemerintahan Presiden Joe Biden dan negara-negara yang berpikiran sama menuntut agar jenderal Myanmar memulihkan demokrasi.
"Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan, jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas," kata Obama, seperti dikutip AFP, Selasa 27 April 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Tetangga Myanmar harus mengakui bahwa rezim pembunuh yang ditolak oleh rakyat hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal," tambahnya.
Obama mendesak orang-orang di Myanmar yang mencari masa depan demokrasi untuk "terus menjalin solidaritas antar kelompok etnis dan agama".
"Ini adalah masa-masa kelam, tetapi saya tersentuh oleh persatuan, ketangguhan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh begitu banyak rakyat Myanar. Mereka menawarkan harapan untuk masa depan yang bisa dimiliki Myanmar melalui para pemimpin yang menghormati keinginan rakyat," kata Presiden ke-44 AS itu.
Baca: ASEAN Sepakati 5 Poin Konsensus Terkait Myanmar.
Komentarnya datang setelah ASEAN melakukan pertemuan khusus yang dihadiri para kepala negara anggotanya di Jakarta 24 April lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh jenderal senior Min Aung Hlaing, yang menghadapi desakan dari Indonesia agar junta mengakhiri kekerasan.
Militer Myanmar pada 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih dalam sebuah kudeta di pagi hari. Mereka juga menangkap pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan hingga saat ini dia masih menjalani tahanan.
Kelompok pemantau aktivis The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan, lebih dari 750 orang telah tewas dan 3.431 ditahan sejak tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa antikudeta.
Ini merupakan perubahan besar dari harapan yang tinggi satu dekade lalu, ketika militer memulai transisi menuju demokrasi. Kemudian, para jenderal membebaskan Aung San Suu Kyi dan mengizinkannya mencalonkan diri serta membuka tender energi dan telekomunikasi ke perusahaan asing.
Obama menanggapi dengan mencabut embargo perdagangan dan sebagian besar sanksi, langkah yang menurut beberapa pejabat AS terlalu dini. Kini banyak sanksi telah diberlakukan kembali sejak kudeta.
(WIL)
