"Kami mengutuk pengumuman otoritas Israel kemarin, yang berencana melegalkan serta memperluas sembilan pos permukiman ilegal di Tepi Barat. Langkah itu dianggap ilegal, bahkan di bawah hukum Israel sendiri," kata Kemenlu Turki, dikutip dari laman Yeni Safak, Selasa, 14 Februari 2023.
Menekankan bahwa langkah sepihak dapat semakin meningkatkan ketegangan di kawasan, Kemenlu Turki menunjuk pada "perkembangan yang sangat mengkhawatirkan baru-baru ini serta meningkatnya korban sipil di Tepi Barat."
Kondisi seperti itu dinilai Turki telah menyebabkan kerusakan serius pada prospek terjalinnya perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
"Kami menyerukan Israel untuk mengakhiri langkah-langkah ini, yang dapat memicu spiral kekerasan baru di kawasan, yang bertentangan dengan hukum internasional dan parameter yang ditetapkan PBB," tambah pihak Kemenlu Turki.
Israel dan Palestina mengestimasi ada sekitar 650.000 pemukim yang tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat.
Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) melalu Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga mengecam rencana Israel yang hendak melegalkan sembilan pos permukiman di Tepi Barat. Seperti Turki, AS juga menilai langkah semacam itu hanya akan memperburuk ketegangan Israel dan Palestina.
Baca juga: AS Menentang Pelegalan Pemukiman Israel di Tepi Barat
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
