Resolusi tersebut disahkan dengan 14 (anggota tetap dan tidak tetap DK PBB) suara mendukung. AS abstain, sehingga resolusi tersebut disahkan. Para hadirin bertepuk tangan setelah pemungutan suara.
“Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, satu-satunya anggota Dewan Keamanan yang berasal dari Negeri Arab, dikutip dari The New York Times.
"Mereka (DK PBB) akhirnya menanggapi seruan komunitas internasional," ucap Bendjama.
Resolusi terobosan yang mengikat secara hukum dan diajukan oleh 10 anggota tidak tetap Dewan tersebut sedang dirundingkan secara intens hingga menit-menit terakhir.
AS meminta perubahan dalam teks yang menghapus “gencatan senjata permanen” dan menggantinya dengan “gencatan senjata abadi,” menurut para diplomat.
Sejak dimulainya perang pada Oktober, tekanan meningkat terhadap Dewan Keamanan untuk menyerukan gencatan senjata. Anggota-anggotanya, khususnya Amerika Serikat, telah dikritik tajam karena gagal menegakkan perdamaian dan stabilitas dunia.
Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat secara hukum dan dianggap sebagai hukum internasional. Meskipun Dewan Keamanan tidak mempunyai cara untuk menegakkan resolusi tersebut, Dewan Keamanan dapat menerapkan tindakan hukuman tambahan terhadap Israel.
Duta Besar Amerika, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan resolusi yang diadopsi sejalan dengan upaya diplomatik Amerika Serikat, Qatar dan Mesir untuk menengahi gencatan senjata dengan imbalan pembebasan sandera. Dia mengatakan AS abstain karena tidak setuju dengan seluruh isi resolusi, termasuk keputusan untuk tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Gencatan senjata dalam jangka waktu berapa pun harus dilakukan dengan pembebasan sandera, ini adalah satu-satunya jalan,” kata Thomas-Greenfield.
AS telah memveto tiga resolusi sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata, setuju dengan posisi Israel bahwa mereka mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan gencatan senjata permanen akan menguntungkan Hamas. Veto tersebut membuat marah banyak diplomat dan pejabat PBB ketika jumlah korban sipil dalam perang terus meningkat.
Posisi AS juga menciptakan perpecahan bahkan dengan beberapa sekutu setianya di Eropa, termasuk Prancis.
Rusia dan Tiongkok kemudian memveto dua resolusi alternatif yang diajukan Amerika Serikat, yang terbaru pada Jumat lalu. Kedua negara besar itu mengatakan, dokumen-dokumen dari AS tersebut tidak secara jelas menuntut gencatan senjata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
